Perjalanan dinas OPD Pemkab Pasaman Barat dibatasi, kenapa..?

Simpang Empat (ANTARA) - Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Hamsuardi menegaskan perjalanan dinas keluar daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibatasi guna efisiensi anggaran di tengah pandemi COVID-19.

"Untuk 2022 perjalanan dinas bagi OPD hanya disediakan Rp50 juta di luar dinas yang besar seperti Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas besar lainnya yang butuh lobi kepusat untuk menggaet anggaran," katanya di Simpang Empat, Senin.

Ia mengatakan pembatasan perjalanan dinas bagi OPD hanya disediakan tiga kali setahun baik dalam maupun luar propinsi.

Menurutnya dengan dibatasinya plafon angaran itu maka daerah bisa hemat sekitar Rp30 miliar. Anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan kepentingan masyarakat.

Ia mengakui dengan wabah pandemi COVID-19 saat ini sektor keuangan baik pusat sampai ke daerah mengalami pengaruh karena anggaran banyak mengarah untuk penanggulangan penyebaran COVID-19.

"Melihat kondisi itu maka perjalanan dinas OPD kita batasi untuk efisiensi anggaran yang ada," ujarnya.

Ia menegaskan jika perjalanan dinas pada suatu tempat atau lembaga pernah dilakukan sebelumnya maka tidak perlu dilakukan karena sudah berulang.

"Artinya jika berkunjung ke tempat berulang tidak perlu lagi. Kecuali dinas yang memang perlu lobi menggaet dana pusat," sebutnya.

Selain menggunakan anggaran APBD, katanya pembangunan juga menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dikucurkan kepada pembangunan di masyarakat.

Pihaknya telah membahas anggaran 2022 bersama DPRD beberapa waktu lalu dengan mempertimbangkan skala prioritas yang akan dilakukan.

"Harmoisasi dengan DPRD sangat penting dalam menetapkan anggaran yang akan digunakan. Mudah-mudahan anggaran itu nantinya bisa banyak untuk kepentingan masyarakat. Saat ini ABPD Pasaman Barat sekitar Rp1,1 triliun lebih," sebutnya.