Kepercayaan masyarakat meningkat, dana haji dikelola BPKH hingga 2020 naik jadi Rp144 triliun

Pariaman (ANTARA) - Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga 2020 telah mencapai Rp144,78 triliun yang hal tersebut naik signifikan dari 2019 yaitu Rp124,32 triliun.

"Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat untuk mendaftar haji itu semakin besar," kata Sekretaris Badan BPKH Emir Rio Krishna saat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji dan BPKH di Pariaman, Jumat.

Ia mengatakan peningkatan pendaftaran haji tersebut yang menjadi dasar pemerintah untuk membentuk BPKH pada 2017 dan hingga sekarang dana umat itu terkelola dengan baik.

Hal itu, lanjutnya dibuktikan dengan adanya BPKH mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dana haji tersebut diinvestasikan yang digunakan untuk menambah dana biaya haji jamaah serta untuk kemaslahatan umat yang ditargetkan pada 2021 Rp194 miliar.

Ia menyebutkan dana haji pada 2020 mencapai Rp70 juta, namun dana yang dibayarkan jamaah untuk mendapatkan nomor kursi Rp25 juta per orang sedangkan sisanya dibayarkan oleh pemerintah melalui BPKH.

Sedangkan untuk dana alokasi kemaslahatan pada 2021 yaitu pelayanan ibadah haji Rp38,8 miliar, pendidikan dan dakwah Rp38,8 miliar, kesehatan Rp38,8 miliar, dan sosial keagamaan Rp9,7 miliar.

Lalu untuk ekonomi umat Rp19,4 miliar, pembangunan sarana dan prasarana ibadah Rp29,1 miliar, dan tanggap darurat Rp19,4 miliar.

Ia menjelaskan nomor kursi keberangkatan haji tersebut di bawah kewenangan Kementerian Agama sedangkan pihaknya hanya mengelola keuangan haji saja.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis membatah sejumlah isu negatif terkait BPKH mulai dari penggunaan dana haji untuk tol hingga penggunaan vaksin tertentu terhadap jamaah haji yang membuat jamaah dari Indonesia ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Kami (DPR RI) tetap terus mengawasi kinerja dari BPKH dan pelaksanaan haji," tegasnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan isu negatif dan diharapkan memeriksa kebenarannya kepada pihak terkait sebelum menyebarkannya.

Ia menambahkan hingga saat ini dirinya masih percaya dengan kinerja BPKH karena pihaknya meyakini pengurus dari badan tersebut menyadari dampak yang terjadi jika melakukan pelanggaran yang tidak saja bidang hukum di dunia namun juga akhirat.