Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan parpol yang dipimpinnya memiliki pandangan yang sama dengan Nahdlatul Ulama untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dilanjutkan pembahasannya.
AHY saat bersilaturahim ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Kamis. Ia menyatakan, Partai Demokrat berbagi pandangan dengan PB NU tentang RUU HIP yang telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan berbangsa.
“Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP, sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” kata AHY.
Setidaknya, menurut AHY, ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak. Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab, ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang.
“Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” tegas AHY.
RUU itu berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi “alat kekuasaan” yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.
Kedua, RUU HIP juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai "konsideran" dalam perumusan RUU.
“Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan,” katanya.
Alasan ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik. Hal itu kata dia mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar.
Poin keempat kata dia adalah adanya potensi upaya menjadikan Pancasila menjadi trisila atau ekasila. Empat alasan itu menjadi poin yang menegaskan penolakan terhadap RUU HIP.
“Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah (Aswaja),” ujarnya.
Berita Terkait
AHY sebut keuntungan Kota Lengkap mudahkan transformasi digital
Rabu, 27 Maret 2024 10:41 Wib
Sri Mulyani terima laporan keuangan dari Menteri AHY
Jumat, 15 Maret 2024 20:44 Wib
AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR 2025-2029
Kamis, 7 Maret 2024 11:31 Wib
AHY: Kementerian ATR serius basmi mafia tanah di Indonesia
Senin, 4 Maret 2024 20:47 Wib
Presiden lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Rabu, 21 Februari 2024 11:36 Wib
Demokrat ingin TKN-TKD kerja keras agar Prabowo-Gibran menang satu putaran
Sabtu, 2 Desember 2023 21:15 Wib
Pertemuan Gibran dengan AHY
Senin, 23 Oktober 2023 11:03 Wib
Demokrat: Rangkaian pendaftaran Prabowo-Gibran dari Kertanegara
Senin, 23 Oktober 2023 6:51 Wib