Muaro (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, siap melakukan pencegahan dan mengantisipasi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga Hubungan Masyarakat Bawaslu Sijunjung, Riki Minassan, dan Kordiv Hukum Penindakan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Sijunjung, Juni Wandri, dalam keterangan persnya pada 10 Desember 2019.
Untuk mencegah itu, Bawaslu Sijunjung mempersiapkan diri dalam mengantispasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), salah satunya memetakan dengan analisis terutama peta kerawanan.
Tak heran, jika kemudian Baswaslu Sijunjung pun melakukan quisioner terhadap IKP bersama wartawan. Sebab, Riki dan Juni melihat saat ini kepercayaan publik tidak hanya berdasarkan analisis, tapi juga angka-angka.
Riki menambahkan, jika rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur.
"Sekarang rezim kepercayaan orang berubah, beriringan dengan survei yang semakin ramai, nah untuk itu diperlukan survei dan mengetahui IKP, " ungkap Riki.
Meski tak dapat membuktikan laporan dan tak adanya pemberitaan berbagai kasus, namun informasi tersebut menjadi informasi pemetaan IKP bagi Bawaslu Sijunjung.
Riki menyontohkan kasus politik uang merupakan kerawanan pelanggaran pemilu paling banyak informasinya. Namun tak mencuat ke permukaan. Nah, kerawanan politik uang, lanjutnya, bisa ditindaklanjuti dengan patroli yang dilakukan bidang pengawasan.
"Kerawanan politik uang yang menjadi mayoritas obrolan para pihak terkait dengan kecurangan, bisa kita intervensi dengan patroli dari sosialisasi. Nah, untuk itulah kita perlukan IKP jelang Pilkada Serentak pada 2020," tambah Riki.
Justru itu, kata Riki, sangat diperlukan adanya antisipasi agar bisa menjadi analisis IKP pada Pilkada 2020 mendatang.
Namun dari quisioner yang dilakukan Bawaslu Sijunjung bersama wartawan itu, ada sejumlah informasi kerawanan yang pernah terjadi di Pemilu 2020.
Namun tak ada pemberitaan maupun laporan secara resmi. Menyikapi itu, di Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Sijunjung akan berupaya melakukan antisipasi terhadap IKP.
