1.000 personel dari Polres Metro Jaksel siap kawal pelantikan presiden

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Selatan mengerahkan 1.000 orang personel untuk mengawal dan mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).

"Kekuatan yang dikerahkan 1.000 orang dibantu personel dari Kodim, Polda dan unsur TNI lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Toni menjelaskan personel tersebut bersinergi mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Jakarta Selatan.

Jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, lanjut dia, turut mendukung dan menyukseskan acara pelantikan presiden agar berjalan aman, damai dan kondusif.

Upaya ini dilakukan dengan mengerahkan personel melakukan pengamanan di sejumlah objek vital dan pusat keramaian.

"Tugasnya pengamanan di objek vital, perkantoran, pusat perbelanjaan dan daerah rawan kemacetan," kata Toni.

Menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan senam bersama tiga pilar yakni Polri, TNI dan pemerintah daerah.

Senam bersama jajaran tiga pilar ini selain mempererat silaturahmi juga untuk mengimbau dan mengajak masyarakat Jakarta Selatan menyukseskan pelantikan presiden.

Menurut Toni, pelantikan presiden tersebut dihadiri lebih dari 18 negara dan diliput seluruh media nasional hingga internasional.

"Mari kita sukseskan pelantikan presiden ini kita dukung Kepolisian dan TNI sukses melakukan pengamanan, menghindari melakukan kegiatan ujuk rasa yang memperburuk citra bangsa Indonesia, pelantikan presiden ini kan dihadiri 18 negara, dipantau seluruh media nasional dan internasional," kata Bastoni.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dilaksanakan Minggu, 20 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB.

Berbeda pada periode sebelumnya yang digelar pagi hari, pada tahun ini waktu pelantikan dimundurkan menjadi siang hari, dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada warga negara beribadah di Minggu pagi dan aktivitas lainnya.