Jakarta, (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah dan pihak penegak hukum dalam pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat.
"DPR juga meminta Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa.
Hal itu terkait adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi di Papua serta adanya pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia.
Bamsoet juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.
"Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Papua Terkini - Pengungsi diminta pulang ke rumah, korban demo anarkis di Jayapura diberi bantuan
Dia juga mendorong pemerintah untuk terus mengupaya kedamaian di Papua dan Papua Barat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mendukung langkah pemerintah membatasi warga negara asing masuk ke Papua dan Papua Barat, asalkan keberadaan mereka diduga menginternasionalisasikan masalah Papua.
"Tidak ada salahnya kita membatasi warga negara asing yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi keberadaannya justru mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia mengatakan dalam situasi seperti saat ini, masalah Papua, peristiwa yang terjadi di dalam dampak dan targetnya adalah ingin menginternasionalisasi masalah di Papua.
Baca juga: Papua Terkini - Empat warga meninggal pascademo anarkis di Jayapura
Karena itu menurut dia, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tidak masalah membatasi WNA yang ada di Papua.
"Misalnya, pekan lalu saya ada di Belanda, masalah Papua di luar negeri dilihat sebagai persoalan rasialis dan diskriminasi, padahal sebenarnya tidak seperti itu," ujarnya.
Persoalan tersebut menurut politisi PDI Perjuangan itu menjadi tantangan buat bangsa Indonesia untuk menyelesaikannya. (*)
Berita Terkait
Mendikbudristek: Gerakan Merdeka Belajar upaya majukan pendidikan RI
Kamis, 2 Mei 2024 10:41 Wib
Fajar/Rian gandakan keunggulan RI atas Inggris pada fase grup
Sabtu, 27 April 2024 20:23 Wib
UEA dan RI kolaborasi dukung pengembangan pencak silat
Jumat, 26 April 2024 18:58 Wib
13 desa wisata di Pariaman ikuti ADWI 2024
Jumat, 26 April 2024 14:33 Wib
Menteri ESDM paparkan upaya RI kurangi emisi di forum WECBelanda
Kamis, 25 April 2024 21:05 Wib
Kemenkominfo RI publikasikan prestasi berhasil diraih Pemkab Solok
Kamis, 25 April 2024 5:34 Wib
Personel Lapas Bukittinggi terbatas, Legislator DPD RI lakukan peninjauan
Rabu, 24 April 2024 15:38 Wib
LSF RI edukasi masyarakat Agam tentang gerakan nasional budaya sensor mandiri
Rabu, 24 April 2024 14:27 Wib