Kabupaten Solok bagian swasembada bawang putih nasional

Arosuka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat akan mengembangkan bawang putih seluas 186 hektare pada 2019 dengan menggunakan bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp39 juta per hektare.

"Pembudidayaan bawang putih memang masih kurang di Kabupaten Solok. Padahal perawatannya lebih mudah dibandingkan bawang merah," kata Kepala Dinas Pertanian setempat, Admaizon melalui Kepala Bidang Hortikultura Andri di Arosuka, Jumat.

Ia menyebutkan luas lahan bawang putih pada 2017 hanya sekitar 98 hektare, pada 2018 meningkat 162 hektare dan hingga Juni 2019 luas menyusut menjadi 105 hektare.

Produksi bawang putih pada 2017 mencapai 683, 9 ton, meningkat pada 2018 menjadi 1.051,6 ton. Sedangkan kini hingga Juni 2019 produksi sudah mencapai 923 ton.

Menurutnya, dipilihnya Kabupaten Solok untuk mengembangkan bawang putih sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian yang akan mewujudkan swasembada bawang putih di Indonesia.

Beberapa daerah di Kabupaten Solok yang cocok untuk budidaya bawang putih, seperti Kecamatan Lembang Jaya, Lembah Gumanti dan Danau Kembar (Nagari Selayo Tanang dan Kampung Batu Dalam).

Ketinggian minimal untuk penanaman di atas 1.000 mdpl dengan kondisi tanah lempung dan berpasir. Sedangkan daerah lain belum mau mengembangkan bawang putih tersebut.

"Program ini akan berjalan pada September, karena masih dalam tahap lelang," sebutnya.

Pemerintah akan membantu bibit dengan varietas Lumbu Hijau dan plastik mus untuk budidaya bawang putih.

Andri menjelaskan masih kurangnya minat petani dalam menanam bawang putih diantaranya karena panen bawang putih lebih lama dari bawang merah mencapai empat bulan.

Selain itu, harga bawang putih ditingkat petani belum jelas, dan masih banyak petani kurang memahami proses penanaman, budidaya, dan perawatannya.

Sebelumnya adanya program dari APBN, di Solok pada 2018 juga ada program Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) dari importir dengan bibit bawang putih dari China.

"Ada enam importir yang mencoba, tapi sekarang petani tidak mau menggunakan bibit itu karena tidak cocok di Kabupaten Solok," ujarnya.

Ia menyebutkan dalam melaksanakan program tidak boleh tumpang tindih di satu lokasi antara APBN dan RPIH.