Luhut sebut masih dikaji kemungkinan maskapai asing masuk Indonesia

id maskapai asing,luhut pandjaitan,tiket pesawat mahal

Luhut sebut masih dikaji kemungkinan maskapai asing masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/Ade Irma Junida)

Jakarta, (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut maskapai asing bisa saja masuk ke Indonesia guna mendorong harga tiket pesawat yang lebih kompetitif, namun menurut dia, hal itu masih terus dikaji.

"Sekarang kan sudah ada AirAsia. Nantilah kita lihat pelan-pelan, ndak terlalu buru-buru," katanya ditemui seusai halal-bihalal di Gedung BPPT Jakarta, Selasa.

Pemerintah, lanjut dia, juga mengaku masih akan mempelajari soal aturan yang ada, termasuk mengenai kepemilikan saham jika maskapai asing beroperasi di Indonesia.

"Nanti kita lihat. Kita pelajari," ujar Luhut.

Menurut dia, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengundang maskapai-maskapai asing untuk membuka rute domestik agar konsumen bisa memiliki lebih banyak pilihan merupakan ide yang realisasinya dilakukan secara bertahap.

"Ya bisa saja nanti (maskapai asing masuk), tapi kita harus lakukan bertahap, tidak boleh juga semuanya cepat. Presiden juga maksudnya begitu," kata Luhut.

Dia menambahkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik di Indonesia merupakan yang terendah keenam di dunia.

Meski demikian, ia mengakui ada sejumlah kesalahan atas kondisi tersebut sehingga menimbulkan gejolak saat harga tiket pesawat mengalami kenaikan seperti saat ini.

"Kalau kita lihat, harga tiket pesawat Garuda di Indonesia itu masih empat atau enam termurah di dunia. Jadi harga tiketnya paling murah. Kan tidak sehat juga untuk perusahaan. Tapi ada juga kesalahan pemerintah," kata Luhut.

Menurut dia, salah satu kesalahan pemerintah adalah membiarkan harga avtur terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga patokan Mid Oil Platts Singapore (MOPS) Singapura.

Masalah lain atas tingginya harga tiket pesawat adalah inefisiensi yang terjadi di Garuda Indonesia dan Lion Air, dua maskapai utama yang mendominasi penerbangan nasional. Inefisiensi, menurut mantan Menko Polhukam itu, terjadi untuk pembelian pesawat yang tidak sesuai dan tidak efisien. (*)