Gubernur: program perhutanan sosial menguntungkan Sumatera Barat

Padang (ANTARA) - Program perhutanan sosial yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan milik negara sangat menguntungkan Sumatera Barat karena lebih setengah daerah itu adalah hutan sehingga manfaat yang diterima juga lebih besar. .

"Dahulu, hutan tidak bisa diapa-apakan. Masyarakat sekitar hanya bisa melihat. Sekarang, dengan program ini masyarakat bisa memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.

Ia mengatakan itu terkait kelanjutan program perhutanan sosial di Sumbar pada 2019.

Ia menyebut Pemprov Sumbar sudah mengalokasikan 500 ribu hektare lahan hutan untuk dimasukkan dalam program perhutanan sosial, namun izin pengelolaan baru bisa diberikan secara bertahap sesuai kelengkapan administrasi yang diajukan.

Luas yang dialokasikan itu sekitar seperempat dari luas hutan yang ada di Sumbar yaitu 2,3 juta hektare.

Melalui program itu, masyarakat bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan, peternakan bahkan pariwisata.

Namun ia mengingatkan izin pengelolaan kawasan hutan itu, jangan diartikan sebagai izin untuk menebang pepohonan di hutan. Ada mekanisme yang harus dilalui dan aturan yang harus dipatuhi.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto menyebutkan konsep perhutanan sosial itu bisa dibagi menjadi hutan nagari/hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat dari program nasional tersebut. Selain secara ekonomis, konflik sosial di areal hutan juga bisa diminimalkan. Penebangan kayu ilegal juga bisa ditekan.

Apalagi program itu juga membuka akses bagi masyarakat terhadap perbankan sehingga usaha bisa ditopang dengan modal memadai dan cepat berkembang.