Padang, (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) Ajub Suratman, mengungkapkan sekitar enam puluh persen dari jumlah keseluruhan warga binaan di Sumbar merupakan narapidana atau tahanan yang terjerat kasus narkotika.
"Saat ini jumlah warga binaan di Sumbar sebanyak 5.400 orang, yang terkait kasus narkotika jumlah mencapai 3.000 orang, jika dipersentasekan besarannya sekitar enam puluh persen," katanya di Padang, Sabtu.
Hal itu disampaikan Ajub Suratman didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Sunar Agus, saat memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-55 di Rutan Anak Air Padang.
Karena itu menurutnya perlu upaya penting agar kasus penyalahgunaan narkoba yang merupakan pengguna tidak dipidana tapi direhabilitasi.
"Jika terus dipidana maka akan terjadi over kapasitas, karena 'perut gendut' pemasyarakatan akan menjadi semakin 'gendut', sementara yang keluar tidak sebanyak yang masuk," jelasnya.
Ia mengimbau instansi penegak hukum bisa menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remidium).
Sementara Sunar Agus mengatakan pihaknya bersama instansi lain terus berusaha menemukan pola penegakan hukum yang restorative.
"Dengan pola itu diharapkan jumlah yang masuk bisa seimbang, sekarang yang terjadi warga binaan masuk terus, sementara yang bebas hanya satu atau dua orang," katanya.
Hal ini, katanya, yang membuat lapas kelebihan kapasitas, sementara pihaknya juga tidak menyetop narapidana atau tahanan yang masuk.
Pada bagian lain saat ini di Sumbar terdapat 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, cabang Rutan, dan Lembaga Pembinaan khusus Anak.
Berita Terkait
Dua satuan kerja Kemenkumham Sumbar penuhi syarat menuju WBK
Kamis, 2 Mei 2024 17:35 Wib
Kemenkumham Sumbar Gelar FGD Pembinaan Pola Karir Perancangan Peraturan Perundang -- undangan di Daerah
Selasa, 30 April 2024 20:21 Wib
Ketua Dharma Wanita Kemenkumham Sumbar ajak anggota rutinkan pertemuan
Selasa, 30 April 2024 20:02 Wib
Kemenkumham Sumbar harmonisasi produk hukum dari empat daerah
Selasa, 30 April 2024 20:00 Wib
Penyuluh hukum Kemenkumham Sumbar tanamkan nilai nasionalisme ke WBP
Selasa, 30 April 2024 19:59 Wib
Kemenkumham Sumbar gelar rapat kegiatan analisis dan evaluasi Hukum Peraturan Daerah
Selasa, 30 April 2024 19:25 Wib
Kemenkumham Sumbar Konsultasi ke KPKNL Bukittinggi optimalkan pengelolaan Barang Milik Negara
Selasa, 30 April 2024 15:02 Wib
Kakanwil Amrizal: Kehadiran Perancang Peraturan Perundang-Undangan sangat diperlukan
Selasa, 30 April 2024 15:00 Wib