Padang Pariaman (ANTARA) - Jum’at sore (22/3) sekitar pukul 15.00 WIB Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina mendapat telepon dari Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Padang Pariaman, Desi Oktarina.
“Ya. Saya akan langsung ke sana, sekarang saya masih di Dirlantas Polda Sumbar. Estimasinya jam 16.30 WIB baru bisa sampai rumah dinas Bupati,” jawab Asyraf ketika Desi menginformasikan bahwa Bupati Padang Pariaman siap menerima audiensi saat ini juga.
Asyraf dan Desi tiba hampir bersamaan di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman pada pukul 16.35 WIB , meleset 5 menit dari perkiraan. “Selamat datang BPJS Kesehatan,” sapa Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni didampingi oleh Yutiardy Rivai selaku Kepala Dinas Kesehatan.
Setelah menyimak paparan dari BPJS Kesehatan tentang pencapaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Padang Pariaman, Ali mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman akan berusaha ekstra untuk segera mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) demi kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman.
“Insya Allah, kita akan berkomitmen (untuk UHC, -red), kita akan rapatkan dulu bersama para kepala dinas untuk memperoleh datanya, kalau kurang akan kita anggarkan di APBD, intinya target (UHC, -red) kita bisa tercapai. Terima kasih atas paparan data dari BPJS Kesehatan. Kita juga perlu masukan seperti ini untuk ditindaklanjuti, mungkin dalam waktu dekat ini akan kami bentuk Peraturan Bupati untuk Program JKN-KIS,” katanya.
Ali tak menampik bahwa selama ini JKN-KIS bermanfaat bagi masyarakat Padang Pariaman. Sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya, ia berkomitmen untuk untuk terus mendorong percepatan UHC. Pun ia juga sepakat dengan Asyraf yang menyatakan bahwa perbaikan data adalah kunci untuk penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, sehingga hanya yang berhak bisa mendapatkannya.
“Kami setuju dengan BPJS Kesehatan, yakni kami harus melakukan penyandingan data lintas instansi, untuk menyelesaikan permasalahan NIK kosong dan NIK ganda. Fungsinya agar kita punya data riil coverage, jadi kuota PBI APBD dan APBN bisa dimaksimalkan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini belum terdaftar dalam Program JKN-KIS,” kata Ali .
Rencananya, Pemkab Padang Pariaman akan menyiapkan kuota PBI baru dengan total 5 ribu jiwa di tahun ini. Sehingga, Ali akan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Program JKN untuk turun ke lapangan guna memastikan PBI APBD dan APBN tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Baginya verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu adalah sebuah keniscayaan untuk bisa meminimalkan penyimpangan pendataan.
“Dari verifikasi dan validasi data semua akan terlihat, jika didapati ia bukan dari kalangan miskin dan tidak mampu maka status PBI harus dilepaskan. Saya mengimbau bagi yang mampu agar mendaftar secara mandiri dan mengiur dengan uang sendiri baik untuk dirinya dan anggota keluarganya. Bersama kita bisa, mencapai cakupan semesta UHC bagi Kabupaten Padang Pariaman,” pungkasnya.
Bupati Padang Pariaman akan perbaiki data untuk tambah kuota PBI kejar target UHC
Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat Ali Mukhni. (antara Sumbar / Aadiaat M. S)
