Untuk penyegaran, Bupati Solok Selatan rombak struktur Dinas Pekerjaan Umum

id Muzni Zakaria

Untuk penyegaran, Bupati Solok Selatan rombak struktur Dinas Pekerjaan Umum

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria saat pengambilan sumpah pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Kamis. (Antara Sumbar/Erik IA)

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria merobak besar-besaran struktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja.

"Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum secepatnya evaluasi kinerja yang sudah dilakukan dan secepatnya ambil keputusan supaya pembangunan berjalan baik," kata Bupati Muzni saat pelantikan dan mutasi pejabat di Padang Aro, Kamis.

Dari 13 orang pejabat yang dilantik sembilan diantaranya berada di Dinas Pekerjaan umum untuk mengisi jabatan tinggi pratama dan administrator maupun pengawas.

Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum yang dilantik yaitu Hanif Rasimon dari Sekretaris menjadi Kepala Dinas.

Sedangkan Sekretaris Dinas PU di isi oleh Yance Bastian yang sebelumnya Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.

Jabatan Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi yang ditinggalkan Yance Bastian di isi oleh Adwisd Patris Bimbe yang sebelumnya menempati Kepala Bidan Bina Marga.

Selanjutnya Kepala Bidang Bina Marga yang ditinggalkan Adwisd Patris Bimbe di gantikan oleh Darmawan Effendi yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan.

Lima orang lagi mengisi jabatan sub bagian dan seksi yang kosong pada Dinas Peketjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Selain itu Bupati Solok Selatan juga melantik Direktur RSUD Solok Selatan Ila Gusmawati menggantikan Medri Idaman yang dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dua orang lagi pada jabatan pengawas di Bappeda dan BPKD.

Dia berharap, setiap pejabat harus memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat serta wawasan luas dan semangat juang tinggi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

"Pejabat diharapkan bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan daerah daripada pribadi atau golongan," ujarnya. (*)