Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Sumatera Barat tidak sanggup membiayai mitigasi bencana untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana karena itu harus "ngadu" ke pusat agar mendapatkan bantuan.
"Anggaran mitigasi bencana Sumbar untuk 2019 hanya sekitar Rp2 miliar. Anggaran itu masih sangat minim karena idealnya 1 persen dari APBD," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar E. Rahman di Padang, Selasa.
APBD Sumbar pada 2019 sebesar Rp7,1 triliun, jadi 1 persennya sekitar Rp70,1 milliar seharusnya dialokasikan untuk mitigasi karena potensi bencana di Sumbar memang sangat tinggi.
Ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai.
Selain bencana itu, ancaman dari gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.
Lengkapnya potensi bencana itu membuat Sumbar disebut sebagai supermarket bencana.
Meski anggaran yang tersedia tidak mencukupi, tetapi E. Rahman mengatakan pihaknya memahami karena kondisi APBD Sumbar yang tidak memadai.
Karena itu semua upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat akan diupayakan, salah satunya melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Padang, Kamis (24/1).
"Dalam kesempatan itu gubernur akan memaparkan kondisi kebencanaan Sumbar dan berharap mendapatkan manfaat dengan banyak pihak yang datang," katanya.
Program mitigasi bencana Sumbar saat ini disesuaikan dengan kondisi anggaran, dengan fokus memupuk kesadaran masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana.(*)
Sumbar tak sanggup biayai mitigasi bencana
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar E. Rahman. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)
