Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Sebanyak tiga instansi di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengikuti penilaian pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada 2018.
"Kita optimistis ketiganya mendapat nilai A karena ketiganya adalah instansi terbaik di Padang Pariaman," kata Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni di Parit Malintang, Rabu.
Tiga instansi tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ia mengatakan ketiga instansi tersebut sudah banyak melakukan inovasi untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat.
Jadwal penilaian dilaksanakan dari 13 sampai dengan 16 Agustus 2018 dengan melakukan enam aspek penilaian.
Enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu kebijakan pelayanan 30 persen, profesionalisme SDM 18 persen, sarana prasarana 15 persen, sistim informasi 15 persen, konsultasi dan pengaduan 15 persen, dan inovasi 7 persen.
Terpisah, Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tersebut.
"Kami sudah lakukan persiapan yang difasilitasi sekretaris daerah melalui Bagian Organisasi" ujar dia.
Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly mengatakan untuk menghadapi penilaian tersebut saat ini pihaknya telah sampai pada tahap akhir.
"Kita tinggal melengkapi hal-hal yang kurang," tambahnya. ***4***
Berita Terkait
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Dukung peningkatan layanan publik berbasis HAM, Semen Padang serahkan bantuan Kursi RodaMPP Bukittinggi
Selasa, 23 April 2024 21:49 Wib
Gubernur Sumbar pastikan pelayanan publik normal setelah libur Lebaran
Selasa, 16 April 2024 18:32 Wib
Kawal arus mudik hingga balik Lebaran 2024, PLN siaga di zona utama transportasi publik
Senin, 15 April 2024 17:41 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Sri Mulyani percaya forum di MK jadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 11:32 Wib
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib