TNI akan dilibatkan dalam pembangunan trans Mentawai

id Trans Mentawai,TMMD,Yudas Sabaggalet

Ilustrasi - (ANTARA SUMBAR/2013)

Mentawai, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan beberapa ruas jalan trans Mentawai dibangun lewat pola karya bakti TNI.

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet di Tuapejat, Kamis, mengungkapkan usulan tersebut disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan percepatan pembangunan trans Mentawai.

"Usulan ini secara tertulis sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk rincian anggaran dari beberapa ruas jalan tersebut," katanya.

Pola karya bakti TNI dalam pembangunan Trans Mentawai kata Yudas, nantinya melibatkan personel TNI dalam jumlah besar, dan lebih difokuskan pada pembukaan jalur jalan tersebut.

Ia menyebutkan panjang jalur yang diusulkan pengerjaan lewat karya bakti TNI tersebut sepanjang 217 kilometer dengan total anggaran sebesar Rp147.300 miliar. Ruas jalan tersebut meliputi Labuhan Bajau - Sigapokna - Simalegi - Simatalu - Sagulubek - Taileleu sepanjang 187 kilometer dengan perkiraan anggaran sebesar Rp127,500 miliar.

Pembangunan Jalan Sigapokma - Sirilanggai sepanjang 30 kilometer dengan perkiraan anggaran sebesar Rp19, 800 miliar.

Ia berharap dengan melibatkan TNI dalam pengerjaan jalan tersebut akan memacu percepatan pembangunan jalan dan ketersedian akses untuk daerah terpencil lainnya.

Dalam pembukaan dua ruas jalan tersebut, pihaknya sudah memastikan status tanah dan hutan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Ia mengakui, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penentu agar daerah tersebut keluar sebagai daerah tertinggal.

Kasi Perencanaan Korem 032/Wirabraja Kolonel Infanteri Chrishardjoko mengatakan, pihaknya siap membantu Mentawai dalam hal pembukaan jalur trans Mentawai. Apalagi daerah itu saat ini masih menyandang status daerah tertinggal.

"Kami sangat siap dilibatkan dalam pembangunan jalan itu, bisa dalam bentuk TNI manunggal membangun desa, tapi tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Ia juga mengatakan, sebelum pengerjaan dilakukan status tanah dan hutan yang akan dibuka tersebut harus sudah selesai, karena ada beberapa titik yang masuk dalam hutan nasional.

Terkait jumlah personel yang akan diturunkan dalam kegiatan tersebut, Chrishardjoko mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab dan menghitung skema kegiatan yang akan dilakukan. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar