Padang, (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendampingi Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, dan rombongan Kementerian Koordinator Maritim meninjau kelayakan lokasi KEK di Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"BPK kita belum tahu agendanya. Namun dengan kunjungan langsung ke lapangan ini kita berharap ada masukan, saran dan rekomendasi dari BPK agar KEK bisa berjalan dengan baik," kata Nasrul Abit di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu terkait upaya percepatan pembangunan Mentawai agar segera bisa lepas dari status tertinggal. Tim akan berada di Mentawai selama empat hari Rabu (18/4) hingga Sabtu (21/4).
Sementara itu tim dari Kemenko Maritim sebanyak 26 orang, juga termasuk tim dari Kementerian Pariwisata, Kementerian PU/PR, Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait akan meninjau kesiapan teknis dalam perencanaan KEK Mentawai.
Persiapan itu seperti jalan, air bersih, bandara, pelabuhan sebagai tindak lanjut dari rapat terakhir 3 April 2018 di pusat. Semua usulan Pemprov dan Pemkab Mentawai yang sudah dibahas, ditinjau langsung oleh tim, termasuk nanti membahas beberapa jalan nasional lainnya, seperti Trans Mentawai.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian menjelaskan pada prinsipnya pemerintah daerah berkomitmen mendorong percepatan dimulainya pembangunan KEK Mentawai. Namun, ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi perusahaan calon pengelola, yang saat ini masih ditunggu oleh Dinas Pariwisata.
?Ada dokumen yang perlu dilengkapi, ada 18 item, posisi terakhir yang kurang itu Amdalnya, dan itu sudah mereka lengkapi. Artinya, syaratnya sudah lengkap. Lalu, kami minta dokumen itu seluruhnya, belum dikirim sampai sekarang. Sebelumnya sudah pernah mereka kirim, tapi kami periksa masih ada yang kurang. Mereka lalu konsultasi dengan Dewan KEK Nasional, ternyata ada yang masih harus dilengkapi. Itu yang kami tunggu sampai sekarang,? kata Oni.
Oni tak menampik, ada beberapa pihak yang masih mempertanyakan dan bahkan menolak KEK Mentawai dari kalangan masyarakat. Namun, Pemprov berjanji bahwa pembangunan KEK Mentawai berguna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan segelintir orang.
Ke Mentawai, Wagub Sumbar dan BPK tinjau lokasi KEK
Bupati Mentawai Yudas Sibaggalet (kiri) bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di tapal batas pulau terluar di Pulau Sumatera, Pulau Sinyau-nyau. (ANTARA SUMBAR/Mario S Nasution)
