Palu, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah mulai memfokuskan diri pada tiga aspek pembangunan dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk peningkatan mutu dan daya saing.
Direktur Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Bappenas Dr Amich Alhumami mengemukakan di Palu, Minggu, ketiga fokus tersebut pertama pemerataan akses pendidikan perguruan tinggi yang diintervensi dengan program bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Bidikmisi).
"Bidikmisi ini untuk mencegah agar kesenjangan tidak berlangsung lama, karena itu kebutuhan bidikmisi di setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sudah harus diketahui sejak awal dan direncanakan," katanya saat menyampaikan tentang integrasi perencanaan dan penganggaran pada Focus Group Discussion Perencanaan PTKIN se-Indonesia.
Berdasarkan data Bappenas, masyarakat ekonomi menengah ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi sebanyak 61 persen sementara ekonomi menengah ke bawah hanya berkisar 10 persen.
"Selisih akses masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi antara ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah sebesar 51 persen. Selisih ini sangat tinggi," urai Amich Alhumami.
PTKIN, sebut dia, sudah harus mengetahui bidikmisi kemudian menindaklanjutinya dengan perencanaan yang baik berdasarkan kuota bidikmisi yang tersedia sehingga bidikmisi yang diprogramkan dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa ekonomi menengah ke bawah.
Fokus kedua yaitu aspek pembangunan sarana dan prasarana PTKIN. dimana pemerintah lewat Bappenas berupaya menyelenggarakan pembangunan fisik pada aspek primer sehingga sarpras yang nantinya tersedia di PTKIN dapat memenuhi kebutuhan dan layak.
"Pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan adalah sarpras paling primer. Masih sangat banyak PTKIN, IAIN misalkan yang sarpras-nya belum layak. Sarpras primer yang dibutuhkan oleh IAIN yang jauh lebih membutuhkan harus di prioritaskan," sebutnya.
Pemerintah mengedepankan beberapa model intervensi pembiayaan pembangunan sarpras perguruan tinggi salah satunya yaitu intervensi lewat Surat Berharga Syariat Negara (SBSN).
"SBSN telah memberikan hasil yang baik. Melalui SBSN ini kita gunakan untuk pembangunan sarpras atau daya tampung. Dengan begitu PTKIN bisa menambah jumlah mahasiswa," ujarnya.
Fokus ketiga yaitu maksimalisasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Hal ini dibutuhkan formulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BOPTN sehingga PTKIN dapat kompensasi oleh pemerintah.
IAIN Palu salah satu PTKIN di Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan FGD Perencanaan yang melibatkan hampir seluruh perguruan tinggi Islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama.
Kegiatan ini melibatkan Bappenas, Forum Perencanaan PTKIN se-Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.
FGD Perencanaan PTKIN se-Indonesia dibuka Rektor IAIN Palu Prof Dr H sagaf S Pettalongi MPd, di Mercure Hotel Palu, Sabtu (24/3) malam. *
