Padang, (Antaranews Sumbar) - Pejabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan esensi dari konsep revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla, salah satunya adalah melakukan reformasi birokrasi di Tanah Air.
"Saat ini 50 persen aparatur sipil negara adalah tenaga administrasi dengan keterampilan yang rendah, dan birokrasi ini sering digambarkan sebagai hal yang menghambat perubahan, untuk itu revolusi mental diperlukan," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada diskusi nasional Road Show Capaian Tiga Tahun Jokowi-JK digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.
Menurutnya salah satu target dari revolusi mental adalah mereformasi birokrasi agar ASN makin profesional.
"Caranya dengan menerapkan sistem penggajian tunggal dan penerapan merit sistem dalam penempatan," kata dia.
Jadi, menurutnya tidak ada lagi ke depan pengangkatan ASN karena sudah mengabdi sekian tahun karena yang paling penting adalah keahlian serta kemampuan yang dimiliki.
Kemudian salah satu bentuk upaya reformasi birokrasi adalah sikap lebih terbuka dan transparan sehingga rapat-rapat kerja bisa diakses dan pengadaan barang serta jasa dilakukan secara elektronik.
"Kita mau musrenbang desa sampai ke nasional prosesnya terbuka dan bisa diakses siapa saja," ujar dia.
Ia mengakui selama ini birokrasi sudah nyaman dengan pola lama yaitu tertutup dan ini butuh proses untuk memperbaikinya.
Reformasi birokrasi salah satu inti revolusi mental
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat tampil sebagai pembicara pada diskusi nasional road show capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Padang, Selasa. (ANTARA SUMBAR/Fandi)
Saat ini 50 persen aparatur sipil negara adalah tenaga administrasi dengan keterampilan yang rendah, dan birokrasi ini sering digambarkan sebagai hal yang menghambat perubahan, untuk itu revolusi mental diperlukan
