Sumbar-Jateng Sepakat Penempatan Transmigrasi di Sijunjung, MoU Depan Menteri

id #transmigrasi #sijunjung

Sumbar-Jateng Sepakat Penempatan Transmigrasi di Sijunjung, MoU Depan Menteri

Penandatangan dilangsung Gubernur oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sama Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo disaksikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, di Jakarta. (cc)

Muaro (antara sumbar) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jawa Tengah sudah menyepakati penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Padang Tarok.

Penandatangan dilangsung Gubernur oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sama Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo disaksikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, di Jakarta, Senin.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Riky Mainaldi Neri mengatakan, dari hasil Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Transmigrasi Lokasi Padang Tarok SP.1 terletak di Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dimana areal yang terukur seluas 2.600 Ha.

Pada saat sekarang 30 KK berada di SP.1 Padang Tarok terdiri dari, 5 dari Klaten, 5 dari Jawa Tengah, 3 dari Agam, 5 Padang Pariaman,12 dari lokal.

Untuk penempatan tahun 2018 akan datang ditempatkan sebanyak 160 KK terdiri dari 100 KK Jawa Tengah, 10 KK Yogyakarta dan 50 KK dari lokal.

ABPD 2018 dianggarkan sebanyak Rp17 miliar, dan sebesar Rp7 miliar anggaran dari Pemprov Jawa Tengah digunakan untuk pembangunan rumah sebanyak 100 unit dan pengolahan lahan.

Sedangkan Rp10 miliar anggaran bersumber dari Kementrian digunakan pembangunan rumah 60 unit dan pembukaan lahan baru serta untuk sarana prasara tersebut seperti Perbaikan jalan menuju UPT, Mushallah, Postu, Sekolah, dan rumah petugas , jelas Riky.

Pada 2018 mendatang untuk 160 KK ada namanya jaminan hidup ditanggung selama dua bulan dari dana Rp10 miliar tersebut, untuk 20199 Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan menganggarkan jaminan hidup untuk seluruh Kepala Keluarga (KK), tambah dia.***