Kadivmin Kemenkumham Sumbar bekali Penguatan ZI di Lapas dan Rutan

id Kemenkumham Sumbar ,berita sumbar,Rutan Kelas IIB Sawahlunto ,Lapas kelas IIB Muara Sijunjung

Kadivmin Kemenkumham Sumbar bekali Penguatan ZI di Lapas dan Rutan

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra (Sumbar) Ramelan Suprihadi didampingi Kasubbag HRBTI Bobby Sectio Wahyudi melakukan kunjungan ke Lapas dan Rutan untuk menguatkan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM pada Senin (19/20).

Muaro (ANTARA) - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra (Sumbar) Ramelan Suprihadi didampingi Kasubbag HRBTI Bobby Sectio Wahyudi melakukan kunjungan ke Lapas dan Rutan untuk menguatkan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM pada Senin (19/20).

Dua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) yang dikunjungi itu adalah Rutan Kelas IIB Sawahlunto dan Lapas Kelas IIB Muara Sijunjung.

"Dalam pembangunan zona integritas Rutan Kelas IIB Sawahlunto dan Lapas kelas IIB Muara Sijunjung harus memiliki komitmen dalam mewujudkan WBK dan WBBM," kata Ramelan di Muaro Sijunjung, Senin.

Ia mengatakan kontestasi WBK-WBBM memiliki dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan kerja yaitu syarat pengadministrasian LKE meliputi data dukung WBK dan WBBM yang diunggah ke aplikasi dan syarat teknis.

"Pembangunan Zona Integritas tidak terlepas dari enam Pokja yang saling berkaitan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rutan dan Lapas perlu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)," jelasnya.

Menurutnya SOP disusun oleh pokja akuntabilitas dan diawasi oleh pokja pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut pembangunan zona integritas tidak terlepas dari inovasi.

"Inovasi merupakan solusi dari permasalahan teridentifikasi yang dituangkan pada manajemen resiko yang telah disusun rutan/lapas diawal tahun," jelasnya.

Dalam penguatannya Ramelan juga menyampaikan terkait pentingnya publikasi. Dalam glorifikasi kinerja untuk menciptakan citra positif Rutan atau Lapas publikasi dilaksanakan terutama dalam pelayanan publik.