Padang, (Antara Sumbar) - Ombudsman Republik Indonesia menilai partisipasi masyarakat mengawasi pelayanan publik di Tanah Air mengalami peningkatan yang ditandai dengan terus bertambahnya laporan pengaduan setiap tahun.
"Pada 2014 jumlah pengaduan ke Ombudsman 6.679, 2015 naik jadi 6.950 dan 2016 mencapai 10.000, artinya kepedulian masyarakat untuk melapor terus tumbuh," kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan berkala Dunsanak Ombudsman dengan tema "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik" yang dihadiri jajaran awak media di Padang.
Menurut dia, selama ini keberanian masyarakat dalam melapor praktik penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik masih minim karena butuh modal besar untuk melakukannya.
"Biasanya kan masyarakat kalau menemukan penyimpangan hanya bisa menggerutu, namun sekarang sudah berani melaporkan, ini jauh lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintah," kata dia.
Ia menyampaikan instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan selama ini adalah pemerintah daerah diikuti kepolisian dan instansi pemerintah serta kementerian.
"Untuk substansi laporan dalam tiga tahun terakhir didominasi oleh bidang pendidikan, kepegawaian, perhubungan, kesehatan dan administrasi kependudukan," ujar dia.
Ia memaparkan dugaan maladministrasi yang banyak ditemukan berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga permintaan imbalan berupa uang barang dan jasa.
Menurut Ninik rendahnya standar pelayanan akan mengakibatkan beragam maladministrasi mulai dari ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu, pungutan liar hingga korupsi.
"Jika hal itu terus terjadi akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, terhambatnya target pembangunan yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik pada pemerintah," kata dia.
Ia menambahkan, pelayanan publik yang bagus akan mencegah terjadinya praktik korupsi sebab korupsi itu biasanya terjadi di hulu, sementara pelayanan publik di hilir.
Berita Terkait
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Ombudsman imbau pekerja laporkan perusahaan tak kunjung bayar THR
Kamis, 11 April 2024 8:34 Wib
Ombudsman akui tidak ada laporan masuk terkait pengaduan THR di Sumbar
Selasa, 9 April 2024 17:59 Wib
Ombudsman ingatkan pemerintah daerah awasi pembayaran THR buruh
Rabu, 20 Maret 2024 14:38 Wib
Ombudsman imbau pegawai bukan ASN lapor bila terlambat terima THR
Rabu, 20 Maret 2024 14:36 Wib
Ombudsman Sumbar ingatkan pemda penuhi kebutuhan dasar korban banjir
Rabu, 20 Maret 2024 14:31 Wib
Diskusi Pelayanan Publik Bersama Ombudsman RI, Ekos Albar : Padang Harusnya Ranking 1, Bukan 7
Kamis, 1 Februari 2024 13:22 Wib
Ombudsman: Bantuan sosial mesti berdayakan masyarakat agar mandiri
Kamis, 18 Januari 2024 17:58 Wib