Kampung KB Dukung Bonus Demografi di Padangpariaman

Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Yutiardy Rivai mengatakan keberadaan kampung Keluarga Berencana (KB) dapat mendukung bonus demografi yang diperoleh Indonesia di daerah itu.

"Kampung KB di Padangpariaman ada 18 nagari (desa adat) yang tersebar di 17 kecamatan, dan akan ditambah 17 lagi per tahunnya," kata Yutiardy Rivai usai mengikuti acara Pencanangan masa Bakti TNI KB Kesehatan di Kodim 0308 Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya secara bertahap akan menjadikan 103 nagari di daerah itu menjadi Kampung KB dengan memprioritaskan daerah yang perlu diterapkan.

Program tersebut muncul berawal dari pengendalian penduduk di Indonesia pada 1999 terhenti sehingga penduduk negara ini sudah mencapai 250 juta dengan angka kelahiran rata-rata 3,4 anak, katanya.

"Sedangkan angka kelahiran rata-rata di Padangpariaman 3,2 anak," ujarnya.

Ia menyatakan dengan dibentuknya kampung KB di daerah itu pihaknya mempersiapkan Padangpariaman menghadapi bonus demografi yang diperoleh Indonesia sampai 2045.

Diperkirakan pada 2045 penduduk Indonesia didominasi oleh pemuda usia 14 sampai 29 tahun yang merupakan masa produktif kerja.

"Kalau tidak kita tekan angka kelahiran dari sekarang maka pemuda-pemuda tersebut justru akan menjadi beban negara," ujar dia.

Sementara itu, Dandim 0308 Pariaman, Letkol Arh. Hermawansyah mengatakan pihaknya ikut menyosialisasikan penggunaan KB kepada masyarakat di daerah itu.

"Kita menggunakan cara perdagangan seperti multi level marketing atau pemasaran berjenjang," katanya.

Ia menjelaskan cara tersebut yaitu warga yang sudah menggunakan KB mengajak orang yang belum memanfaatkan program itu untuk menekan angka kelahiran.

"Dan mekanisme itu terus menerus dan berkelanjutan," ujar Letkol Arh. Hermawansyah.

Selain itu pihaknya tetap menjaga hubungan baik dengan warga yang telah menggunakan KB agar komunikasi tidak terputus.

Ia mengatakan untuk mewujudkan agar di daerah itu banyak menggunakan KB maka diperlukan kekompakan pemangku kepentingan guna mengendalikan angka kelahiran agar kesejahteraan rakyat meningkat. (*)