Fahri Setuju Wilayah Ibu Kota Jadi Jabodetabekjur

id Fahri Hamzah, Jabodetabekjur

Fahri Setuju Wilayah Ibu Kota Jadi Jabodetabekjur

Fahri Hamzah. (ANTARA FOTO)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua MPR RI Fahri Hamzah setuju dengan gagasan Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 Sutiyoso untuk memperluas wilayah ibu kota negara menjadi Jabodetabekjur dan bukannya wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah.

"Saya setuju dengan gagasan Pak Sutiyoso saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang menyampaikan konsep kota megapolitan Jakarta. Gagasan ini rasional karena meluaskan wilayah ibu kota negara," kata Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini sudah sangat padat sehingga setiap hari terjadi kemacetan arus lalu lintas dan banjir pada musim hujan.

Kedua persoalan tersebut, kata dia, tidak pernah teratasi karena Jakarta semakin padat baik jumlah penduduk maupun gedung-gedung dan bangunan lainnya.

Sutiyoso, kata menyampaikan gagasan perluasan ibukota melalui konsep Jabodetabekjur yakni Jakarta yang didukung oleh kota-kota sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Konsep ini juga didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Jantung Indonesia ada di Jakarta. Semua pejabat negara ada Jakarta, lembaga-lembaga negara ada Jakarta. Karena itu, ibukota negara perlu diperluas hingga ke kota-kota penyangga di sekitarnya," katanya.

Menurut Fahri, konsep Sutiyoso soal Megapolitan Jakarta sampai saat ini masih rasional.

Fahri menjelaskan, konsep Megapolitan Jakarta yakni, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) diusulkan untuk pemerataan pembangunan di ibukota negara dan kawasan penyangganya.

Dia menyayangkan sikap para pemangku kepentingan, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang belum memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini.

"Bahkan para kepala daerah yang bersangkutan saat ini belum pernah duduk bersama membicarakan persoalan tersebut," katanya. (*)