Legislator: Pembatalan Sekolah Lima Hari Jadi Pelajaran

id siswa sd

Ilustrasi - Siswa sekolah dasar. (cc)

Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hidayat berharap pembatalan sekolah lima hari dalam sepekan dapat dijadikan pelajaran oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat menimbulkan pro kontra.

"Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang dapat merangkul semua pihak dan tidak merugikan siapa pun," katanya di Padang, Selasa.

Saat akan mengeluarkan aturan seperti sekolah lima hari sepekan atau sekolah delapan jam sehari, katanya riset dan kajian yang menyeluruh dan lengkap terlebih dulu harus dilakukan karena ketika pemerintah pusat mengeluarkan aturan maka seluruh wilayah di Indonesia harus menerapkannya.

Padahal belum tentu semua daerah dapat menerapkan aturan tersebut, seperti Sumbar yang mayoritas anak-anak memiliki kegiatan lain saat sore hari seperti belajar mengaji dan membantu orang tua, jelasnya.

Oleh sebab itu ia menilai jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sering menggonta-ganti peraturan tak mulai diubah, sejumlah efek negatif bisa muncul.

"Selain mendatangkan pro dan kontra yang akan berpengaruh pada proses belajar mengajar dan mempengaruhi psikologis anak didik," sebutnya.

Untuk itu ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menelurkan peraturan untuk tujuan meningkatkan kompetensi di sekolah, ada baiknya benar-benar dilihat apakah aturan yang dikeluarkan itu cocok diterapkan secara nasional atau tidak.

Jika memang tidak bisa diberlakukan secara nasional, ia menyarankan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan ada baiknya indikator-indikator yang mesti dicapai saja dalam rangka meningkatkan kompetensi di sekolah.

"Selanjutnya biarkan daerah yang mengeluarkan aturan sendiri-sendiri dan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing provinsi," tambah Hidayat. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar