Simpang Empat, (Antara Sumbar) - Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Syahiran meminta jajarannya segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada 2017.
"Dengan diserahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggatan (DPA) 2017 ini maka percepatan kerja harus dimulai," katanya di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya DPA ini selain tahapan akhir dari proses tahapan anggaran namun juga sebagai tahapan awal pelaksanaan anggaran.
Untuk itu, katanya DPA ini hendaknya bisa menggambarkan akselerasi yang kuat pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan APBD Pasaman Barat pada 2017 yang telah disepakati adalah sebesar Rp1.170.349.594.384 dengan penggunaan untuk peningkatan pemerataan dan kualitas pendiidkan Rp.401.490.832.086 atau 34,30 persen dari total belanja daerah.
Selain itu untuk pembangunan sumber energi baru serta pembangunan infrastruktur sebesar Rp274.094.838.240 atau 23,41 persen dari total belanja daerah dan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebesar Rp173.414.309.776 atau 14,81 persen.
Selanjutnya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan sebesar Rp134.152.621.100 atau 11,46 persen, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan UKM serta peningkatan investasi sebesar Rp71.599.114.731 atau 6,11 persen dan untuk prioritas pembangunan lainnya di bawah 4 persen dari total belanja daerah tersebut.
"Dengan telah diserahkannya DPA tersebut maka diharapkan masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) segera memacu kinerja," katanya.
Ia menyebutkan kepala SOPD hendaknya bisa menggerakkan jajarannya untuk bekerja cepat, bertanggungjawab serta responsif terhadap setiap permasalahan.
Kepala SOPD juga harus bisa membangun akses ke penerintah pusat untuk meraih dana-dana kementrian yang cukup banyak untuk membangun daerah.
"Jangan hanya pergi raun saja hasilnya tidak ada. Silahkan sering pergi ke pusat tetapi ada hasilnya membawa dana untuk pembangunan Pasaman Barat," katanya.
Ia juga menginginkan semua jajarannya agar bisa membangun kemitraan yang positif dengan legislatif, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tim pengawas pembangunan atau TP4D dan lembaga lainnya dalam rangka kebersamaan dan keharmonisan. (*)
