Padang, (AntaraSumbar) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengharapkan seluruh daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
"Pada 2009 masih ada yang memperoleh opini disclaimer, sekarang sudah WTP delapan daerah dari 19 kabupaten dan kota serta ditambah pemerintah provinsi, ke depan diharapkan seluruhnya," kata dia di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Sumbar dari Betty Ratna Nuraeny kepada Eldy Mustafa.
Ia menjelaskan predikat WTP merupakan penilaian yang diberikan atas pengelolaan keuangan negara yang dinilai baik, sedangkan wajar dengan pengecualian (WDP) berarti masih ada temuan, tidak wajar berarti diragukan dan disclaimer merupakan penilaian keuangan yang kurang baik.
Menurut dia dengan koordinasi baik serta kesadaran pemerintah daerah akan melahirkan laporan pengelolaan keuangan yang baik.
Jika seluruhnya memperoleh WTP maka penggunaan keuangan negara sudah ekonomis, efisien dan sudah tepat sasaran, kata dia.
"Dengan demikian anggaran yang ada lebih tepat sasaran dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera," ujarnya.
Sementara mantan Kepala Perwakilan BPK Sumbar Betty Ratna Nuraeny mengatakan persoalan yang mengemuka dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset.
"Ini terjadi pada daerah pemekaran yang asetnya masih diinventarisasi sehingga menjadi temuan," kata dia yang kini menjabat sebagai Inspektur Penegak Integritas pada Inspektorat Utama BPK.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar Eldy Mustafa optimistis pihaknya akan mampu mewujudkan target tersebut walaupun kunci utama ada pada kepala daerah.
Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar Ali Asmar mengatakan jika pengelolaan aset yang tertib maka laporan menjadi salah satu kunci meraih WTP
"Saat ini dari 19 kabupaten dan kota di provinsi itu terdapat delapan daerah serta satu provinsi yang telah memperoleh predikat WTP dalam laporan keuangannya berkat kerja sama dan koordinasi yang baik," kata dia. (*)
Berita Terkait
Polres Pasaman Barat tekankan peran masyarakat awasi narkoba di daerah perbatasan
Minggu, 5 Mei 2024 18:19 Wib
Jajaran Perangkat Daerah Sawahlunto Menyumbang Bantuan Untuk Korban Bencana
Minggu, 5 Mei 2024 17:27 Wib
Peringati Hardiknas 2024, Bupati Pesisir Selatan komit bangun pendidikan di daerah
Kamis, 2 Mei 2024 18:35 Wib
Bupati Sabar AS Raih Terbaik II Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kamis, 2 Mei 2024 15:30 Wib
Kemenkumham Sumbar Gelar FGD Pembinaan Pola Karir Perancangan Peraturan Perundang -- undangan di Daerah
Selasa, 30 April 2024 20:21 Wib
Kemenkumham Sumbar harmonisasi produk hukum dari empat daerah
Selasa, 30 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sumbar gelar rapat kegiatan analisis dan evaluasi Hukum Peraturan Daerah
Selasa, 30 April 2024 19:25 Wib
KemenPPPA luncurkan panduan pencegahan perkawinan anak di daerah
Selasa, 30 April 2024 19:04 Wib