Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) harus diserahkan oleh penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya 'kan memang itu sesuai aturan harus," kata Kalla di Universitas Pelita Harapan Tangerang, Banten, pada Sabtu siang terkait sikap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang tidak mau menyerahkan LHKPN.
Menurut Wapres, Budi pernah memberikan LHKPN saat menjabat sebagai Kapolda Gorontalo.
Kalla mengatakan, pemerintah akan menanyakan kepada Budi perihal ketidakinginannya memberikan LHKPN tersebut.
Komjen Budi Waseso belum menyerahkan LHKPN kepada KPK sejak menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
KPK pernah meminta Budi untuk segera melaporkan harta kekayaannya selaku penyelenggara negara.
Budi Waseso pernah memastikan tidak akan melaporkan harta kekayaannya dan meminta KPK untuk menelusuri sendiri hartanya.
Menurut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sesuai UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK.
Pada poin kesembilan, Inpres tersebut juga menginstruksikan agar penyelenggara negara bekerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Inpres tersebut juga menginstruksikan penyelenggara negara untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya. (*)
Berita Terkait
Ketua umum PMI tinjau lokasi terdampak banjir bandang di Tanah Datar
Selasa, 14 Mei 2024 17:15 Wib
Jusuf Kalla: PMI siap bantu evakuasi dan rehabilitasi lokasi bencana di Sumbar
Selasa, 14 Mei 2024 15:20 Wib
PMI asesmen kebutuhan dasar para penyintas banjir di Sumbar
Selasa, 14 Mei 2024 12:32 Wib
Jusuf Kalla dijadwalkan kunjungi korban banjir Sumatera Barat
Senin, 13 Mei 2024 19:42 Wib
Jusuf Kalla harap pelaksanaan pemilu di Indonesia berlangsung bersih
Rabu, 14 Februari 2024 11:16 Wib
Anies: Dukungan JK lebih besar dari sekadar masuk struktur tim
Kamis, 21 Desember 2023 8:00 Wib
Jusuf Kalla : Rumah sakit tidak boleh lupakan sisi sosial
Sabtu, 4 November 2023 19:12 Wib
Jusuf Kalla, letakan batu pertama pembangunan pengembangan RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang
Sabtu, 4 November 2023 18:07 Wib