Bahrain Dakwa Pemimpin Oposisi Atas Pertemuan Diplomat AS

Manama, (Antara/Reuters) - Bahrain mendakwa pemimpin paling senior oposisi negara itu dan salah satu pembantunya karena mengadakan pertemuan gelap dengan diplomat Amerika Serikat, kata kejaksaan Kamis. Dikatakannya, pemimpin partai al-Wefaq Sheikh Ali Salman dan pembantu politiknya, Khalil al-Marzouq, seharusnya mendapat izin sebelum bertemu dengan Tom Malinowski, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja. Bahrain mengusir Malinowski pada awal pekan ini, dengan mengatakan ia terang-terangan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara itu dengan mengadakan pertemuan tersebut. Amerika Serikat menyatakan "sangat prihatin" tentang perlakuan atasnya dan mempertimbangkan tanggapan. Kejadian itu membuka keretakan Washington dengan salah satu sekutu utama kawasannya. Bahrain menuan-rumahi markas besar Armada Kelima Amerika Serikat, tapi mengecam kritik negara adidaya itu atas catatan hak asasi manusianya sejak penekanan pemberontakan rakyat pada 2011. Kejaksaan menyatakan Salman dan Marzouq diperiksa dan kemudian dituduh menghubungi perwakilan pemerintah asing, yang melanggar undang-undang perhimpunan politik dan keputusan menteri terkait. Mereka dibebaskan setelah memberi jaminan atas tempat tinggal mereka, tambahnya tanpa merinci. Al-Wefaq memastikan tuduhan itu dan menyebutnya tidak adil, karena peraturan tersebut tidak pernah dilaksanakan sebelumnya dan tidak ada yang dituntut dengan itu. Malinowski menghadiri pertemuan malam Ramadan al-Wefaq pada Minggu dan bertemu lagi dengan Salman serta seorang pembantu di kedutaan besar Amerika Serikat pada Senin. Ia menyatakan ditanya apakah punya permintaan khusus kepada Amerika dan menjawab tidak. Salman dan Marzouq diperiksa di Bagian Penyelidikan Pidana pada Rabu sebelum dipanggil ke kantor kejaksaan pada Kamis. Salman kepada Reuters menyatakan diperiksa sekitar setengah jam, tanpa pengacaranya, tentang isi pertemuan di kedutaan tersebut. Pengadilan di Bahrain pada bulan lalu membersihkan Marzouq dari tuduhan terorisme. Kerajaan pulau Teluk itu diperintah oleh keluarga kerajaan Muslim Sunni, namun sebagian besar penduduknya adalah Syiah, yang pemimpin politiknya menuntut demokrasi. Pemerintah Bahrain, didukung pasukan Arab Saudi, memadamkan unjukrasa dalam pemberontakan "Kebangkitan Arab", yang melanda wilayah tersebut pada tiga tahun lalu, tapi kekerasan tingkat rendah masih terjadi. (*/sun)