ICA: Pembangunan Indonesia harus Berketahanan Iklim

Bandarlampung, (Antara) - Badan Pengurus Transisi Indonesia Climate Alliance (ICA) Denia Aulia Syam menyatakan, presiden terpilih harus memastikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berbasis pada ketahanan iklim. "Caranya dengan mengintegrasikan isu penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan," kata Denia dalam pernyataan tertulis yang diterima di Bandarlampung, Selasa. Kajian tahun keenam Maplecroft (firma konsultan strategis dan risiko global) memprediksi kota-kota di Indonesia akan mengalami ancaman kerugian akibat bencana iklim dengan nilai fantastis, mencapai 44 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. "Karena itu, sebagai langkah awal, penyusunan undang-undang mengenai perubahan iklim harus diagendakan dan dibahas oleh pemerintahan presiden terpilih nanti," ujar dia menambahkan. Presiden terpilih, Denia melanjutkan, harus memastikan model pembangunan Indonesia ke depan memenuhi prinsip memanusiakan manusia dengan menyediakan kebutuhan dasar layak. "Contohnya akses air bersih, perumahan yang layak, sanitasi dan listrik, memastikan ketersediaan fasilitas publik dan sosial sebagai ruang publik untuk berinteraksi dan berekspresi, menjamin keamanan dan kenyamanan warga, serta mendukung peningkatan fungsi ekonomi dan sosial yang melahirkan budaya berkota yang dinamis," ujar Denia lagi. ICA adalah jejaring nasional untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim, didirikan pada tahun 2010 dan terdiri atas elemen pemerintah, akademisi, para praktisi dan mitra pembangunan. ICA ditujukan untuk menjadi 'think tank partner' bagi Indonesia dan mitra internasional dalam isu perubahan iklim. Badan Pengurus Transisi ICA terdiri atas APEKSI, ICLEI Indonesia, DNPI, Mercy Corps Indonesia (ACCCRN), Burung Indonesia, IESR, CCROM-SEAP IPB, dan Yayasan Kehati. "ICA berharap, pembangunan Indonesia mengedepankan implikasi perubahan iklim terhadap perekonomian Indonesia di tengah optimisme pasar dan transformasi politik sebagai bentuk respon akan kebangkitan nasional," kata Denia pula. Dia menegaskan, urgensi untuk mengedepankan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan perubahan iklim sebagai isu strategis yang bersifat lintas bidang. (*/jno)