Pengamat : Pemerintah Tidak Serius Kembangkan BBG

Jakarta, (Antara) - Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa menilai pemerintah tidak serius dan konsisten mengembangkan bahan bakar gas khususnya untuk transportasi. "Hingga saat ini, rencana pembangunan infrastruktur BBG seperti pipa dan SPBG masih jalan di tempat," katanya di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pemerintah belum melihat bahwa Indonesia dalam kondisi krisis energi. "Tidak ada "sense of crisis" terhadap energi. Pemerintah masih saja fokus dengan BBM yang terbukti mau membayar belanja subsidi hingga ratusan triliun rupiah per tahun," katanya. Kalau pemerintah serius, katanya lagi, maka tentunya sudah mengembangkan BBG sejak dulu. Ia mengatakan, sesuai UUD Pasal 33, pemerintah berkewajiban mewujudkan produksi gas bisa sampai ke konsumen. Dengan BBG, lanjutnya, dana subsidi BBM bisa ditekan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi sektor yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk gas. Iwa juga mengatakan, salah satu kendala pengembangan BBG transportasi adalah harga gas. Menurut dia, dengan menaikkan harga BBG menjadi sekitar Rp4.000 per liter setara premium (LSP) masih wajar dibandingkan premium subsidi Rp6.500 dan apalagi nonsubsidi yang di atas Rp10.000 per liter. Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga menilai perlunya kenaikan harga BBG di kisaran Rp5.000 dari saat ini Rp3.100 per LSP. Dengan harga Rp5.000 per LSP, lanjutnya, pengembang SPBG termasuk pemilik SPBU mendapat insentif untuk terlibat dalam pengembangan BBG. Sementara itu, Kementerian ESDM segera mengajukan kenaikan harga BBG ke Kantor Menko Perekonomian. Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM M Hidayat mengatakan, pihaknya sedang mengkaji kenaikan harga tersebut. "Kalau sudah selesai segera kami ajukan ke Kantor Menko Perekonomian untuk dibahas dan diputuskan," katanya. Menurut dia, kenaikan harga yang diusulkan berkisar Rp4.000-Rp4.500 per LSP. Ia berharap, pembahasan kenaikan harga BBG di Kantor Menko Perekonomian bisa dilakukan setelah Lebaran ini. "Kami ingin konversi BBM transportasi ke BBG cepat berhasil melalui kebijakan harga ini," katanya. Hidayat mengatakan, pihaknya tidak ingin hanya mengandalkan infrastruktur BBG yang dibangun pemerintah, tapi swasta pun ikut terlibat. Kalau harga sudah naik, tambahnya, maka swasta pastinya akan tertarik membangun infrastruktur BBG. (*/sun)