Pemkab Upayakan Kecamatan Sutera Bebas Hama Lalat

id hama

Pemkab Upayakan Kecamatan Sutera Bebas Hama Lalat

Seorang petani menyemprot pestisida di areal persawahan Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumbar, Rabu (10/7). antarasumbar/Wahdi Septiawan/13

Painan, Sumbar, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengupayakan Kecamatan Sutera, daerah setempat, bebas hama lalat yang mewabah sejak setahun terakhir.

"Pekan kemarin kami dan beberapa instansi terkait lainnya seperti Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup berkunjung ke lokasi dan diketahui bahwa hama lalat bersumber dari kandang ayam potong yang tidak terjaga kebersihannya," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan, Hazrita di Painan, Sabtu.

Selanjutnya, kata dia, tim langsung memberikan teguran ke pemilik kandang dan menyarankan agar kandang dibersihkan secara berkala minimal tiga kali selama masa pembesaran hingga panen.

"Di Kecamatan Sutera, terdapat 12 unit kandang ayam dan hampir sebagian kebersihannya tidak terjaga," katanya lagi.

Usai mendatangi kecamatan sutera, pihaknya juga mendatangi perusahaan penyuplai bibit ayam potong yang bekerjasama dengan warga di kecamatan itu.

Pada pertemuan dengan perusahaan pihaknya menekan agar mereka meminta pemilik kandang menjaga kebersihan kandang sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya lalat.

"Mereka meminta waktu satu hingga dua bulan kedepan, karena ayam yang mereka suplai belum memasuki masa panen sehingga penanganan penyebab banyaknya lalat belum bisa dilakukan maksimal," katanya.

Kendati demikian, katanya, pihak perusahaan berjanji akan melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan perkembangbiakan lalat di kandang-kandang tersebut.

Sementara itu masyarakat Sutera, Adrinal (37) menyebutkan lalat di kecamatan itu telah mewabah sejak setahun terakhir.

Ia menyebutkan selain mengganggu masyarakat secara umum, hama lalat juga mengganggu pedagang makanan diantaranya ada yang omzetnya menurun bahkan ada juga yang harus gulung tikar.

"Kami berharap pemerintah kabupaten memberikan teguran keras tidak hanya kepada perusahaan penyuplai namun juga pemilik kandang, karena mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kesehatan masyarakat," katanya. (*)