Jakarta, (Antara Sumbar) - Pemerintah perlu untuk lebih menggencarkan program pemberdayaan perempuan nelayan dalam rangka melesatkan peran perempuan nelayan guna mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Payung hukumnya sudah tersedia dan banyak program yang dialokasikan untuk kelompok pengolah dari pemasar yang notabene perempuan nelayan juga sudah dilakukan," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Selasa.
Abdul Halim mencontohkan, salah satu program tersebut adalah pengolahan rajungan, di mana nelayan di hilir bisa disambungkan dengan aktivitas pengolahan yang dilakukan oleh ibu-ibu.
Dia memaparkan bahwa hal yang bisa dilakukan terkait itu antara lain adalah peningkatan kualitas olahan, tingkat higienitas dan pengemasannya, serta memastikan rantai nilai produk olahan ikan itu dapat terhubung dengan baik.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan besarnya peran perempuan nelayan dalam mengembangkan pangan sektor kelautan dan perikanan sehingga negara perlu lebih memberikan pengakuan kepada mereka.
"Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian keluarga dan masyarakat sampai dengan 100 persen," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati.
Menurut Susan, sampai saat ini, keberadaan perempuan nelayan dinilai belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari negara padahal diperkirakan ada puluhan juta perempuan nelayan di Indonesia.
Dia mencontohkan, ada seorang perempuan nelayan asal Pulau Sabangko, Sulawesi Selatan, yang bernama Nurlina (29 tahun) yang sejak kecil sudah melaut untuk mencari nafkah.
Namun, lanjut Sekjen Kiara, jika ada bantuan mesin dan kapal, Nurlina menyatakan tidak pernah mendapat hanya karena ia perempuan, padahal sudah melaut lebih dari 20 tahun.
Susan juga mengemukakan, ada pula perempuan nelayan asal Gresik, Jawa Timur, Iswatun Khasanah, yang telah melaut sejak 17 tahun lalu.
Sejak sang ayahanda tidak kuat menangkap ikan di kawasan perairan utara Jawa, Iswatun memutuskan menjadi tulang punggung keluarganya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah mendesak pemerintah untuk segera mengakui dan memberikan perlindungan serta menyediakan skema pemberdayaan bagi perempuan nelayan di seluruh Indonesia.
"Perempuan nelayan mesti diakui dengan diberikan kartu nelayan," katanya. (*)
Pemerintah Perlu Gencarkan Program Pemberdayaan Perempuan Nelayan
Ilustrasi - Pemberdayaan perempuan nelayan. (Antara Sumbar)
