BBPOM Sebutkan Jumlah Temuan Zat Berbahaya Menurun, Warga Diminta Tetap Hati-Hati

Padang, (Antara Sumbar) - Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BBPOM), Sumatera Barat menyatakan terjadi penurunan jumlah temuan zat berbahaya pada "pabukoan" atau sajian berbuka puasa di daerah itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dari hasil pengujian pangan masih ditemukan zat berbahaya seperti Rhodamin B dan Boraks pada "pabukoan" yang dijual pedagang, namun terjadi penurunan," kata Kepala BBPOM Sumbar, Zulkifli di Padang, Jumat.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya seperti di Kota Padang dari 293 sampel makanan yang diuji ditemukan sebanyak 40 sampel yang mengandung bahan pangan berbahaya.

Sedangkan pada tahun 2017, katanya dari 207 sampel yang diuji hanya 13 sampel yang ditemukan mengandung zat berbahaya.

"Terutama Rhodamin B yang terdapat pada cendol delima, begitu juga dengan kabupaten dan kota lainnya terjadi penurunan jumlah temuan," tambahnya.

Menurutnya, masih ditemukan zat berbahaya pada makanan karena masih kurangnya kepedulian pelaku usaha dan konsumen tentang keamanan pangan dan bahayanya bagi kesehatan, sehingga dengan itu diperlukan upaya dan sinergi berbagai pihak.

Zulkifli menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyosialisasikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, agar dapat terhindar dari berbagai makanan yang mengandung bahan pangan berbahaya.

Pihaknya, lanjut dia akan terus melakukan pengawasan selama bulan Ramadhan seperti mengadakan inspeksi secara mendadak yang bekerja sama dengan dinas terkait, namun katanya hal itu tidak akan maksimal jika konsumen tidak ikut berperan serta mengawasi.

"Pengawasan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari konsumen karena keputusan terakhir berada di tangannya, mau atau tidak menjadi konsumen yang cerdas," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat melakukan kunjungan ke Padang mengatakan BBPOM dan dinas terkait lainnya harus bekerja sama dalam melakukan peningkatan pengawasan terhadap pangan yang beredar di masyarakat.

Serta, ujarnya adanya ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang memang dengan sengaja memasukkan bahan berbahaya tersebut ke dalam produk yang dijualnya, tentu dengan adanya bukti temuan. (*)