Padang Panjang, (Antara Sumbar) - Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Hendri Arnis meminta semua sekolah di daerah itu tidak memaksakan pungutan kepada wali murid dalam melaksanakan kegiatan karena akan bisa merusak citra pendidikan di daerah setempat.
"Saya tidak mau lagi ada wali murid yang mengeluhkan adanya pungutan di sekolah," kata dia ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Padang Panjang, Selasa.
Ia mengatakan keluhan masyarakat atas pungutan dengan alasan uang perpisahan dan sebagainya selama ini sering diterima oleh wali kota, sehingga akan bisa merusak citra pendidikan di Padang Panjang ke depannya.
Kepada pihak sekolah dan komite diminta untuk bisa memilah mana kegiatan yang penting sebelum melakukan pungutan.
Upayakan kegiatan di sekolah tidak melakukan pungutan, karena tidak semua wali murid mampu membayar pungutan itu.
"Kalau ingin melaksanakan kegiatan berupa perpisahan, study banding atau semacamnya lakukanlah pungutan bagi yang mampu saja kalau diperlukan, namun tetap mengikutsertakan wali murid yang tidak mampu," katanya.
Wali Kota juga menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang berharap generasi penerus mempunyai budi pekerti dan menguasai berbagai keterampilan.
"Dalam visi presiden, masa depan Indonesia adalah sangat ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter atau budi pekerti yang kuat serta menguasai berbagai bidang keterampilan vokasi dan profesi abad 21," kata Mendikbud seperti yang di sampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang.
Muhadjir mengatakan untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendibud siap melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial. Oleh sebab itu, pembentukan karakter harus dimulai dari pendidikan dasar. (*)
Wako Padang Panjang Minta Sekolah Tidak Paksakan Pungutan
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis. (Antara)
