Bukittinggi, (Antara) - Ketua Fraksi Demokrat, Yontrimansyah, menyebutkan Pansus Tatip DPRD sekarang sedang bekerja maksimal untuk bisa melahirkan berbagai Tatip yang dapat mengikat kinerja Dewan lima tahun mendatang. Termasuk untuk melakukan konsultasi kepada lembaga-lembaga negara yang dianggap berwenang dalam aturan penyusunan Tatip dewa ini.
"Kita tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Untuk itu, kita langsung melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Menkum HAM, dan lembaga-lembaga berkompeten lainnya," sebut Politisi Senior Partai Demokrat Bukittinggi itu.
Kemudian, dengan telah rampung dan selesainya Tatip DPRD nantinya, tentu semua pekerjaan DPRD yang sudah sangat mendesak akan segera dimulai. Sebutlah itu pembahasan APBD-P dan APBD 2015 mendatang. Tentu pembahasan kedua APBD itu dilakukan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Bukittinggi.
"Kita sekarang ini ditunggu banyak pekerjaan, jadi tentu ini harus bisa kita selesaikan. Dan memang salah satu tugas pimpinan sementara itu adalah membentuk pimpinan depenitif," katanya.
Menurut politisi ramah senyum itu, lima tahun ke depan menjadi ujian berat bagi DPRD, mengingat berbagai pekerjaan berat menanti dan 125 ribu masyarakat Kota Bukittinggi yang telah menggantungkan asa kepada 25 anggota DPRD Bukittinggi, kini menunggu sepak terjang Dewan.
"Kinerja kita ditunggu masyarakat. Untuk itu kita harus bergegaslah menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang semuanya menyangkut soal masyarakat Bukittinggi, kita juga harus pro kepada kepentingan masyarakat," jelasnya. ****
Berita Terkait
Fraksi di DPRD Sumbar soroti rencana perubahan SOTK
Rabu, 11 Oktober 2023 17:17 Wib
Fraksi DPRD klarifikasi penolakan konversi Bank Nagari ke syariah
Senin, 9 Oktober 2023 19:52 Wib
DPRD: Fraksi nilai APBD 10 persen belum beri dampak signifikan bagi petani
Selasa, 19 September 2023 9:54 Wib
Legislator dorong madrasah miliki program keterampilan sebagai bekal siswa
Jumat, 8 September 2023 14:56 Wib
Wawako Pariaman menanggapi pandangan Fraksi DPRD Kota Terkait Pertanggungjawaban APBD 2022
Selasa, 23 Mei 2023 17:56 Wib
Fraksi Demokrat beri Nofrizon sanksi terkait dugaan ancam Kabid Dinas Perkebunan Sumbar
Minggu, 5 Maret 2023 19:28 Wib
Ada 'jalan pariwisata 1001 lubang' di Solok, ini tanggapan legislator
Senin, 23 Januari 2023 15:28 Wib
Fraksi Gerindra Solok pertanyakan keseriusan Pemda tertibkan pemilik objek wisata yang nakal
Jumat, 20 Januari 2023 15:13 Wib