Wapres Ingatkan Lembaga Penyiaran Menjaga Citra Bangsa
Wakil Presiden Boediono. (Antara)
Jambi, (Antara) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan lembaga penyiaran agar apapun yang dilakukan harus selalu menjaga nama baik atau citra bangsa Indonesia di luar negeri.
"Saya minta lembaga penyiaran untuk selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia di luar negeri. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaganya," kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jambi, Selasa.
Dia mengatakan, kalaupun ada perbedaan yang terjadi di dalam negeri, dinilainya itu merupakan hal yang wajar, namun nama baik bangsa harus dikedepankan dan tetap dijaga di mata dunia.
Rakornas yang sekaligus memperingati Hari Siaran Nasional itu akan berlangsung hingga 24 April 2014, diikuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dari seluruh Indonesia.
Hadir mendampingi Wapres bersama istri, Herawati Budiono dalam kunjungannya ke Jambi, antara lain Menpora Roy Suryo, Menkes Nafsiah Mboi dan Menkominfo Tifatul Sembiring.
Lebih lanjut Wapres juga mengingatkan agar materi-materi berita yang dipublikasikan oleh lembaga penyiaran harus tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga bersama, termasuk oleh penyelenggara lembaga penyiaran," kata Boediono.
Pada bagian lain, Wapres mengatakan, para stakeholder yang terkait dengan lembaga penyiaran agar dapat memanfaatkan frekuensi yang jumlahnya terbatas untuk kemanfaatan bersama.
Ruang publik (public sphere) yang terbatas ini harus dikelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat, tambahnya.
Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya mengatakan, dalam menghadapi era digital, lembaga penyiaran diharapkan terus mengembangkan dan menyajikan siaran yang sehat dan cerdas.
Apalagi ditargetkan pada 2018, Indonesia sudah berada pada ambang digital, hal ini tentu harus dibarengi dengan perbaikan kualitas siaran yang sehat dan cerdas.
Menteri juga memprihatinkan konten atau materi-materi lembaga penyiaran yang hanya didasarkan pada lembaga rating tanpa memikirkan dampaknya terhadap budaya bangsa Indonesia.
"Jangan sampai penilaian lembaga rating digunakan untuk menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan kualitas siaran dampak buruk yang ditimbulkannya, terutama terhadap budaya," tegasnya.
Oleh karena itu, ke depan Komisi Penyiaran Indonesia perlu memikirkan dibentuknya lembaga rating untuk meningkatkan kualitas siaran, sehingga masyarakat bisa menolak jika ada siaran yang tidak disukai, tambah Tifatul.
Usai membuka Rakornas KPI, Wapres bersama rombongan melakukan peninjauan ke SMAN 1 Kota Jambi dan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. (*/jno)
