Sabri Pimpin DPC Organda Solok Selatan

Padang Aro, (Antara) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Sumatera Barat (Sumbar) S Budi Syukur melantik Sabri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Solok Selatan, Selasa. Selain melantik Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Ketua DPD Organda Sumbar juga melantik 24 orang pengurusnya di Padang Aro, Selasa. S Budi Syukur mengatakan Organda merupakan perpanjangan tangan serta penyambung lidah dari para pengusaha angkutan. "Organda merupakan mitra pemerintah dan perpanjangan tangan dari pengusaha dalam membahas permasalahan angkutan hingga tingkat kabupaten," katanya. Dengan demikian, katanya, dunia angkutan darat bisa berjalan lancar dan tidak ada kesalahpahaman antara pengusaha dengan pemerintah. Untuk Sumbar, sebutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2012 tentang angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) telah dilegalisasi dan sekarang sudah dikeluarkan izin untuk 560 unit kendaraan. "Dari 875 unit kuota yang diberikan di Sumbar sudah dikeluarkan sebanyak 560 unit izin AJDP," katanya. Dia berharap, pengusaha di Solok Selatan dapat memanfaatkan pergub ini untuk membentuk AJDP, karena jika dalam setahun tidak ada perusahaan yang mengajukan maka izin operasi itu dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat. Ia mengatakan, jasa angkutan AJDP ini sangat penting kehadirannya dalam melayani masyarakat serta untuk menghapuskan kendaraan traval-travel liar yang beroperasi. "Dengan sudah berizinnya sebuah angkutan maka jika terjadi kecelakaan penumpang mendapat asuransi. Ini jauh lebih menguntungkan jika menggunakan jasa kendaraan travel liar," jelasnya. Dia menambahkan, semua perizinan angkutan ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dengan rekomendasi dari Organda. Kepala Dinas Perhubungan Solok Selatan Armenses mengatakan untuk Solok Selatan mendapat jatah 50 unit AJDP. "Sekarang sudah ada dua perusahaan yang mengajukan izin dengan masing-masingnya 15 unit kendaraan," katanya. Karena di Solok Selatan banyak kendaraan travel liar, katanya, maka akan diajukan penambahan kuota agar pelayanan untuk masyarakat lebih masksimal dan semua angkutan mempunyai izin. (*/rik/jno)