Pertama di Agam, Bawaslu luncurkan kampung pengawasan pemilihan

id Bawaslu Agam, kampung pengawasan, pilkada

Pertama di Agam, Bawaslu luncurkan kampung pengawasan pemilihan

Ketua Bawaslu Agam Suherman memberikan kata sambutan. (ANTARA/Yusrizal)

Lubuk Basung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencanangkan kampung pengawasan pemilihan di Nagari Salareh Aia Barat, Kecamatan Palembayan dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan pemilihan.

Pencanangan kampung pengawasan itu ditandai dengan pemukulan tambua dan penandatanganan deklarasi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi, Sekretaris Daerah Agam Edi Busti, Ketua Bawaslu Agam Suhendra dan lainnya di kantor Wali Nagari Salareh Aia Barat, Sabtu (19/10).

Wali Nagari Salareh Aia Barat Rabuman. (ANTARA/Yusrizal)

Usai pencanangan itu, dilanjutkan meresmikan lapau atau warung pengawasan partisipatif di Nagari Salareh Aia Barat.

Ketua Bawaslu Agam Suhendra berharap dengan adanya kampung pengawasan pemilihan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan pemilihan.

Isi deklarasi kampung pengawasan itu untuk mewujudkan pemilih yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Sekda Agam Edi Busti beri sambutan. (ANTARA/Yusrizal)

Lalu mewujudkan pemilih yang aman, tertib, damai, berintegrasi, tanpa hoax, politik sara dan politik uang.

Selain itu mewujudkan pengawasan pemilih partisipatif oleh masyarakat dan berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.

"Laporkan ke kami jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan," katanya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi. (ANTARA/Yusrizal)

Ia mengatakan perlu kerjasama partisipatif pengawasan Pemilu tersebut, karena keterbatasan personil dan wilayah pengawasan yang sangat luas dengan rasio personil pengawas dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang.

Pengawasan partisipatif itu untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

Untuk mencari itu, Bawaslu mengupayakan dukungan secara optimalkan dari lembaga pemerintah dan masyarakat.

Pemukulan tambua tanda bertanda peluncuran kampung pengawasan. (ANTARA/Yusrizal)

"Kita juga mendorong partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan, pelajar, media masa dan lainnya untuk mendukung pemberdayaan lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan," katanya.

Sementara Wali Nagari Salareh Aia Barat Rabuman mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu yang telah melaksanakan kegiatan di Salareh Aia Barat, karena ini yang pertama.

"Ini penghargaan bagi Salareh Aia Barat ditunjuk sebagai pelaksanaan kegiatan," katanya.

Penandatanganan deklarasi kampung pengawasan pemilihan. (ANTARA/Yusrizal)

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengatakan kampung pengawasan pemilihan ini merupakan kampung pengawasan pertama di Agam.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu yang telah mencanangkan kampung pengawasan pemilihan di Salareh Aia," katanya.

Ia berharap Bawaslu menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan untuk mengawasi Pilkada dalam mencari pemimpin untuk lima tahun kedepan.

Penguntingan pita peresmian warung pengawasan. (ANTARA/Yusrizal)

Saat ini Pilkada Agam berjalan baik dan tidak ada satupun aparatur sipil negara yang terlibat politik praktis.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi menambahkan ini merupakan kampung pengawasan pertama di Agam.

Artinya semua masyarakat yang ada di nagari, kampung dan kecamatan ini sebagai pemantik agar di semua kecamatan di Agam akan melakukan hal yang sama dengan mendirikan kampung pengawasan pemilihan.

"Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain sehingga tujuan dari pembentukan kampung pengawasan pemilihan itu bakal tercapai," katanya.

Foto bersama usai peresmian warung pengawasan. (ANTARA/Yusrizal)

Semakin kesini eskalasi pemilihan ini semakin meninggkat. Untuk itu, diminta Bawaslu kabupaten atau kota, Panwaslu Kecamatan dan lainnya untuk melakukan pengawasan secara melekat. (Adv)