Padang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan akan mengkaji peluang tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintah bisa menerima tunjangan hari raya (THR) atau tidak.
"Kita akan lihat dulu dan mengkaji kekuatan fiskal atau kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sumbar untuk THR tenaga honorer ini," kata Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi di Padang, Kamis.
Menurut Mahyeldi, apabila kondisi anggaran memungkinkan maka bisa saja tenaga honorer atau pegawai kontrak menerima THR keagamaan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai kebijakan pembayaran THR keagamaan termasuk bagi honorer.
"Kita akan mengikuti instruksi menteri. Namun, ketika kita melakukan (kebijakan) di luar itu juga tidak ada larangan asalkan anggarannya mencukupi," ujarnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani mengimbau pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN melapor ke posko pengaduan apabila pembayaran THR terlambat, atau sama sekali tidak menerima.
Pendiri Women's Crisis Center Nurani Perempuan tersebut menegaskan yang terpenting ialah setiap pekerja tidak tetap atau PPNPN, maupun tenaga lainnya menyadari memiliki hak untuk mendapatkan THR keagamaan.
Apabila hak tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan termasuk jumlah nominal yang harus diterima, Ombudsman mengimbau PPNPN berani untuk melaporkannya ke posko pengaduan maupun ke Ombudsman.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan tenaga honorer tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13, kecuali yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
"Kami sampaikan honorer tidak dapat THR dan gaji ke-13," ujar Anas.
Berita Terkait
Ombudsman imbau pegawai bukan ASN lapor bila terlambat terima THR
Rabu, 20 Maret 2024 14:36 Wib
Gubernur Mahyeldi Salurkan Bantuan untuk Renovasi RTLH Milik Guru Honorer di Jambu Aia Kabupaten Agam
Kamis, 14 Maret 2024 18:14 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Wali Kota Padang: 2.331 guru honorer diangkat jadi PPPK pada 2024
Senin, 5 Februari 2024 18:17 Wib
unjuk rasa guru honorer
Jumat, 26 Januari 2024 16:47 Wib
Nadiem peringati Hari Guru Nasional bersama 7.500 guru
Sabtu, 25 November 2023 19:28 Wib
109 guru honorer Pariaman ikuti seleksi PPPK
Kamis, 2 November 2023 14:58 Wib
Miko Kamal: Kadisdik Sumbar tidak bisa gerak cepat mundur saja
Jumat, 12 Mei 2023 18:15 Wib