Padang (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi beberapa waktu belakangan.
"Pemerintah daerah harus memastikan stok barang cukup sesuai kebutuhan di masyarakat. Kalau stok sudah cukup langkah berikutnya yang mesti diperhatikan adalah soal distribusi," kata Ketua Komisi II Mockhlasin di Padang, Selasa.
Saat rapat Komisi II meminta pemerintah daerah untuk hadir mengatasi ketika terjadi kenaikan harga, dan memastikan harga tetap stabil selama Ramadan, jelang Lebaran, dan juga pasca Lebaran.
Ia mengatakan saat terjadi harga melambung hal tersebut mesti direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena ini memang sudah tugas dari pemerintah.
"Mesti ada respon cepat mengatasi ketika harga naik, perangkat-perangkat untuk mengatasi permasalahan ini sudah ada di pemerintah daerah," ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar Bakri Bakar mengatakan untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumbar adalah dengan menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia berharap kegiatan ini tidak hanya digelar di Kota Padang saja. Namun juga menjangkau nagari dan desa yang ada di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.
"GPM hendaknya digelar merata di semua kabupaten/kota di Sumbar, sehingga masyarakat bisa terbantu. Terutama masyarakat sejumlah daerah yang baru saja mengalami musibah bencana alam, salah satunya seperti di Pessel," ulasnya.
Sehubungan dengan hal ini, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar Arry Yuswandi menerangkan untuk mengantisipasi kenaikan harga saat hari besar keagaamaan nasional, seperti selama Ramadan dan Lebaran, awal Maret lalu telah dilakukan rapat koordinasi lintas OPD terkait di Pemprov.
Rapat itu membahas tentang bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok ketika Ramadan, dan juga jelang lebaran.
Bicara produksi beras, terang Arry, kondisi Sumatera Barat surplus hingga April mendatang. Beras produksi dari Sumbar juga banyak dibawa keluar.
"Meskipun beras kita sebahagian ada di bawa keluar, namun itu tidak mempengaruhi stok yang ada pada kita. Kita juga disokong dengan stok yang cukup dari Bulog. Hanya saja, untuk beras Sumatera Barat ini harganya memang berbeda dengan beras dari daerah lain. Beras kita termasuk jenis beras khusus, bukan lagi premium, tapi di atas premium, sehingga harganya tak bisa diintervensi," katanya.
Sementara untuk minyak goreng, dikatakannya, menjelang Ramadan lalu gubernur telah menyurati sejumlah produsen minyam goreng di pusat, untuk meminta penambahan kuota. Sehingga ketersediaan minyak goreng curah di Sumatera Barat terpenuhi. Adapun untuk ketersediaan daging dan telur, produksi mencukupi.
"Itu beberapa kondisi bahan pangan pokok yang terus kita pantau, yang seringkali menjadi persoalan. Beberapa program juga sudah kita lakukan, diantaranya ada gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Pangan, dan akan ada juga intervensi dari Disperindag sebanyak dua kali selama bulan puasa ini," ucapnya.
Komisi II gelar rapat kerja terkait kenaikan harga kebutuhan pokok
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. (Antara/HO-Humas DPRD).
