Padang siapkan mekanisme penanganan bencana untuk wujudkan SPAB

Padang (ANTARA) - Pemerintahan Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menyiapkan mekanisme penanganan bencana pada satuan pendidikan yang ada di kota setempat sebagai upaya mitigasi dan mewujudkan satuan pendidikan aman bencana (SPAB).

Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar di Padang, Selasa, mengatakan ada tiga pola penanganan yang disiapkan yakni penanganan pra bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana.

"Pemkot Padang memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana pada satuan pendidikan ini karena menyangkut dengan keselamatan di satuan pendidikan," katanya.

Ia mengutip Data Pokok Pendidikan milik Kemendikbud RI 2024 yang menyatakan bahwa 1.124 satuan pendidikan di Kota Padang berada pada zona yang terancam oleh bencana gempa bumi.

Dari 1.124 Satuan Pendidikan tersebut, katanya lagi, terdapat 187.982 orang atau siswa yang didominasi oleh angka murid sekolah dasar.

"Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai persiapan mitigasi agar risiko ketika bencana alam terjadi bisa ditekan," katanya.

Lebih lanjut Andree menjelaskan, pada situasi pra bencana ada tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu pemenuhan fasilitas pembelajaran yang aman bencana.

Kemudian pengembangan manajemen bencana di satuan pendidikan, ketiga adalah pelaksanaan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran.

Pada situasi penanganan darurat yang dilakukan adalah aktivasi pos pendidikan, pengkajian dampak dan kebutuhan, layanan dukungan psikososial, dan memastikan tingkat keamanan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sementara untuk pemulihan pascabencana langkah yang dilakukan adalah memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana, memulihkan proses pembelajaran, dan memberikan dukungan psikososial dan atau pemulihan trauma.

"Materi tentang mitigasi bencana selanjutnya akan diajarkan kepada siswa lewat muatan lokal, sisipan pada mata pelajaran inti, ekstrakurikuler, pramuka, hingga melakukan praktik serta simulasi," jelasnya.

Andree mengatakan pihak pemerintah kota setempat sebelumnya telah menggelar bimbingan teknis SPAB.

Ia mengatakan pada saat ini Padang memiliki regulasi berupa Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang Nomor 457 Tahun 2023 tentang Sekretariat Bersama SPAB yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, setelah bimtek SPAB digelar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau BPBD bisa menginisiasi Perwakot Padang tentang Penyelenggaraan SPAB agar penerapannya lebih terarah.