Unand luncurkan delapan buku hasil karya dosen Fakultas Hukum

Padang (ANTARA) - Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) meluncurkan delapan buku yang merupakan hasil karya para dosen Fakultas Hukum perguruan tinggi tersebut.

"Peluncuran buku hari ini merupakan wujud daripada aktivitas secara akademik yang dilakukan dosen," kata Rektor Unand Prof Yuliandri di Padang, Kamis.

Selain peluncuran buku, kedelapan buku itu dibedah oleh Pengamat Hubungan Internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana.

Prof Yuliandri mengatakan berbagai karya berupa buku, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Unand, berhasil menempatkan perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa tersebut meraih peringkat pertama dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia.

"Karya dosen yang dimanfaatkan masyarakat serta mendapatkan rekognisi internasional, Alhamdulillah pada 2022 Unand menempati peringkat pertama," ujarnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unand Dr Ferdi mengatakan peluncuran buku tersebut merupakan pemicu bagi dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidikan, untuk melahirkan buku-buku lainnya, sehingga budaya menulis menjadi sesuatu yang lazim di perguruan tinggi itu.

Pada kesempatan itu Ferdi juga mengapresiasi Dr Khairul Fahmi, salah seorang dosen Fakultas Hukum (FH) Unand, karena .bukunya yang berjudul Pembatasan Hak Warga Negara terbitan Rajawali Pers masuk nominasi pemilihan buku pustaka terbaik seIndonesia tahun 2023.

Ia juga juga menyinggung buku yang ditulis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra yang merupakan alumnus Unand. Buku Saldi Isra ditulis dalam Bahasa Inggris dan disebarkan ke berbagai universitas di Australia dan Selandia Baru.

Adapun delapan buku hasil karya dosen FH tersebut yakni Hegemoni dan Sengketa Penerapan Hak Atas Laut di Sekitar Tapal Batas Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Berikutnya Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Suatu Urgensi Politik Hukum Kesehatan, Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Selanjutnya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Tindak Pidana Pemalsuan Polymerase Chain Reaction (PCR) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia, dan Legalisasi Penggunaan Ganja Medis Sebagai Pengobatan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia.