Bahas inflasi daerah, Pj Wako Payakumbuh ikuti rakor bersama Mendagri

Payakumbuh (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengikuti secara virtual rapat koordinasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1).

"Rakor ini untuk antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global," kata Rida di Payakumbuh.

Ia mengatakan bahwa Presiden memberikan arahan agar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan secara rutin.

Rida juga menjelaskan, permasalahan inflasi daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Barat karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Inflasi bukan hanya sekedar angka, inflasi menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keterjangkauan harga. Jadi kita teruskan upaya pengendalian inflasi ini," katanya.

Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu juga menyatakan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi daerah, salah satunya dengan menerapkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan.

“Namun, moderasi diperkirakan terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan melemahnya kinerja pertumbuhan global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan beberapa kelompok yang berpengaruh besar pada angka inflasi nasional sebesar 5,51% di bulan Desember 2022 diantaranya makanan, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi.

Sebagai upaya dalam pengendalian harga berbagai komoditas, Kepala BPS menyarankan untuk memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar provinsi serta menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.