Dapat penjelasan BPBD, pengunjuk rasa korban gempa Talamau Pasbar bubarkan diri

Simpang Empat (ANTARA) - Ratusan korban gempa yang berunjuk rasa ke Kantor Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat akhirnya meninggalkan lokasi aksi depan kantor bupati setelah mendapat jawaban dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa Politik terkait penanggulangan bencana gempa di Kecamatan Talamau.

"Awalnya kami hendak bertemu dengan bupati dan wakil bupati namun karena sedang dinas luar maka kami dapat penjelasan dari dinas terkait BPBD," ujar koordinator aksi unjuk rasa Mashendy di Simpang Empat, Senin.

Menurutnya beberapa poin yang dituntut warga Kajai dan Pinaga Kecamatan Talamau terkait realisasi pencairan dana gempa akan segera dicairkan awal 2023 ini.

Selain itu juga meminta koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait dengan masyarakat dapat ditingkatkan.

"Bagi yang belum masuk data diharapkan dimasukkan karena rumah mereka memang terkena gempa dan rusak. Jika tidak terealisasi dalam waktu cepat maka kami akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak," ujarnya.

Setelah mendengar jawaban pihak terkait maka para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Pasaman Barat Defi Irawan didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat Zulkarnain mengatakan telah diadakan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa dan telah diperoleh kesepakatan.

Menurutnya setelah dijelaskan bahwa realisasi pencairan dana gempa baik rusak berat, sedang dan ringan akan dilakukan secepatnya.

Selain itu juga bagi warga yang belum masuk data juga telah didata ulang dan akan masuk dalam bantuan gempa yang terjadi pada 25 Februari 2022 itu.

"Koordinasi dan komunikasi akan kami tingkatkan dengan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan korban gempa," ujarnya.

Aksi unjuk rasa itu dapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Pasaman Barat, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja dan masih berjalan dengan aman dan lancar. ***2***