Terendah sejak 2017, Pesisir Selatan sukses tekan kemiskinan saat terbatasnya anggaran

Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengungkapkan upaya pengentasan kemiskinan membuahkan hasil positif, bahkan jumlah penduduk miskin saat ini tercatat paling rendah sejak lima tahun terakhir.

Capaian itu tak lepas dari kerjasama semua pihak dan keberpihakan anggaran terhadap program kerja yang berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang merupakan jantung pertumbuhan ekonomi.

"Kami apresiasi kerjasama semua pihak yang turut membantu dalam menekan angka kemiskinan, meski di tengah keterbatasan keuangan daerah," ungkap bupati di Painan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan, dari 7,92 persen atau 37,41 ribu jiwa pada 2021 kini turun menjadi 7,11 persen atau sekitar 33 ribu jiwa.

Angka tersebut tercatat paling rendah sejak periode lima tahun terakhir (2017), dengan rata-rata populasi penduduk miskin di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona di atas 35 ribu jiwa setiap tahunnya.

Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 telah menyusun rencana strategis penurunan angka kemiskinan berbasis keunggulan lokal.

Salah satunya adalah hilirisasi produk pertanian melalui sentuhan industrialisasi. Selama ini mayoritas komoditi unggulan daerah dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga petani tidak mendapat nilai tambah.

"Pemerintah kabupaten telah melakukan pemetaan terkait keunggulan tiap-tiap kecamatan yang muaranya menciptakan satu kecamatan, satu produk unggulan," terang bupati.

Selain itu memperkuat daya saing produk olahan lokal, sehingga dapat berkompetisi dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain, tak hanya skala regional dan nasional, tapi juga internasional.

Bahkan pemerintah kabupaten menetapkan hilirisasi berbasis keunggulan lokal sebagai basis menuju kemandirian ekonomi daerah, sejalan dengan memacu kontribusi Pendapatan Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan.

Selain memberikan nilai tambah terhadap komoditi unggulan, industri pengolahan juga mampu menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya juga menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Secara terpisah Kepala BPS Pesisir Selatan Yudi Yos Elvin mengapresiasi kerja nyata pemerintah kabupaten terkait penurunan angka kemiskinan, di tengah terbatasnya anggaran dan ketidakpastian ekonomi global.

Kolaborasi program stimulan ekonomi dari pemerintah melalui APBN dan APBD cukup ampuh menekan angka kemiskinan. Di satu sisi bantuan sosial pasca kenaikan BBM mampu mempertahankan daya beli rumah tangga keluarga miskin.

Sedangkan di lain sisi program unggulan penanggulangan uang komite sekolah dan bantuan biaya berobat mampu menekan pengeluaran keluarga miskin dari sisi biaya pendidikan dan kesehatan.

"Artinya segala biaya yang telah ditanggung daerah itu bisa mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kalorinya," jelasnya.

Namun yang tak kalah penting adalah arah kebijakan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian seperti jalan, jembatan dan irigasi yang fokus pada daerah sentra produksi.

Kebijakan itu otomatis mampu menekan biaya distribusi hasil produksi pertanian, sehingga hasil yang diterima petani relatif lebih tinggi. "Kemudian bantuan sarana produksi pertanian," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten kebijakan ekonomi terus fokus terhadap potensi dan keunggulan daerah, sehingga stabilitas dan kinerja pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berkelanjutan.