Pemkab Pessel hibahkan tanah untuk bangun BLK, anggaran pembangunan Rp15 miliar

id Hibah tanah, bangun blk,bupati,anggaran apbn

Pemkab Pessel hibahkan tanah untuk bangun BLK, anggaran pembangunan Rp15 miliar

Bupati Rusma Yul Anwar meninjau lokasi rencana pembangunan BLK oleh Kementerian Ketenagakerjaan di kabupaten itu. (ANTARA/HO)

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menghibahkan tanah seluas 3,9 hektare kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) berskala nasional di daerah itu, dan Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasi anggaran untuk pembangunan senilai Rp15 miliar.

Hibah lahan itu, bentuk keseriusan Pemkab Pessel dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, di Painan, Minggu.

"Guna meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat Pessel, kita telah menyiapkan aset ini untuk dihibahkan ke Pusat, untuk pembangun Gedung BLK Berskala Nasional" ungkapnya saat pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor di Rumah Dinas Bupati pada 2 November 2022.

Menanggapi keseriusan dari pemerintah daerah Pesisir Selatan itu, Wamen Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor mengatakan pihaknya akan mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan BLK Berskala Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kita akan mendukung hal itu semua, baik infrastruktur maupun anggaran master plan, melalui anggaran Kementerian Ketenagakerjaan sekitar Rp15 miliar," ucapnya.

Menurut dia, hal itu merupakan wujud keseriusan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merespon program prioritas pembangunan nasional, yakni pembangunan kualitas SDM.

"Dengan alokasi dana ini, Pembangunan BLK di Pesisir Selatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya pada aspek kuantitas dan kualitas tetapi juga pada aspek penerapan tenaga serta peningkatan produktivitasnya," harap Wakil Menteri.

Afriansyah Noor juga menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga dunia industri.

"Dengan demikian tenaga kerja kita dapat diserap dunia usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendorong ekonomi nasional," ujarnya.*