Pariaman (ANTARA) - Puluhan warga Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negari (Kejari) setempat guna meminta institusi itu mengusut pelaksanaan penyaluran rumah tidak layak huni (RTLH) bermasalah yang dialami mereka.
"Menurut kami ada kerjasama jahat antara oknum fasilitator dengan suplayer dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga terjadi permasalahan seperti sekarang," kata salah seorang koordinator demo Azwar Anas usai audensi dengan Kejari Pariaman di Pariaman, Kamis.
Ia mengatakan yang menjalin kerja sama tersebut membujuk warga sebagai penerima untuk menandatangani bahwa telah menerima sepenuhnya material bangunan yang dipesan.
Namun, lanjutnya hingga sekarang material bangunan yang dipesan tersebut tidak sampai seluruhnya sehingga pembangunan rumah warga tidak dapat dilanjutkan atau terbengkalai.
"Setidaknya ada sekitar 90-an rumah (dari 114 rumah) yang terdampak, sedangkan sisanya mencari dana secara mandiri," katanya.
Menurut pihaknya apa yang dilakukan oleh pihak yang menjalin kerja sama tersebut telah melakukan upaya penipuan sehingga Kejari Pariaman harus mengusut tuntas kasus yang merugikan puluhan kepala keluarga di daerah itu.
Sementara Kepala Kejari Pariaman, Azman Tanjung mengatakan kasus tersebut sebelumnya telah diusut oleh pihaknya namun karena kurangnya alat bukti serta administrasinya lengkap sehingga kasus tidak dapat dilanjutkan.
Ia menjelaskan secara administrasi warga sebagai penerima telah menandatangani serah terima yang menyatakan bahwa material bangunan dari toko bangunan telah diterima sehingga uang dari pemerintah pusat yang diletakkan di Bank Nagari dapat dicairkan.
"Masyarakat telah menyatakan telah menerima barang, ternyata masyarakat dibujuk. Setelah tanda tangan ternyata barang tidak diberi," ujarnya.
Ia menyampaikan hal tersebut merupakan data terbaru yang jika data itu akurat maka dapat diserahkan kepada penegak hukum.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, M. Syukri menyampaikan teknis penyaluran bantuan berupa stimulus dari pemerintah pusat untuk bedah rumah warga tidak layak huni tahun anggaran 2017 tersebut.
Adapun teknis itu, kata dia yaitu uang dari pemerintah pusat dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perantara. Uang itu cair setelah material bangunan telah sampai ke rumah penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya pun, lanjutnya warga membuat kelompok dan menentukan toko bangunan mana material tersebut dipesan.
Untuk itu, lanjutnya pada pelaksanaan bantuan sekarang pihaknya menekankan kepada kelompok untuk memastikan toko bangunan tempat pemesanan material bangunan betul-betul memiliki modal yang besar sehingga nantinya tidak terjadi permasalahan.
Ia menyampaikan dirinya tidak dapat memberikan keterangan lengkap terkait apa yang terjadi pada penyaluran bantuan tahun anggaran 2017 tersebut karena dirinya dilantik menjadi kepala organisasi perangkat daerah itu pada 2020.
Ia mengatakan untuk membantu warga yang rumahnya tidak bisa dilanjutkan pembangunannya dengan memeriksa uang yang tersisa di bank serta mengupayakan mencari dana sumber lain untuk melanjutkan pembangunan.
"Mungkin dari APBD, Badan Amil Zakat Nasional, atau dari sumber lainnya," tambahnya. ***2***
Puluhan warga Pariaman demo di Kantor Kejari minta usut RTLH bermasalah
Puluhan warga Pariaman, Sumbar demo di depan kantor Kejari setempat minta usut RTLH bermasalah. (Antarasumbar/Aadiaat M. S.)
Setidaknya ada sekitar 90-an rumah (dari 114 rumah) yang terdampak, sedangkan sisanya mencari dana secara mandiri,
