Padang Panjang (ANTARA) - DPRD Kota Padang Panjang menyetujui Ranperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda.
Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan.
Penetapan persetujuan itu, diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung Sabtu malam (28/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral. Dari unsur eksekutif, hadir Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, dan Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si beserta para pimpinan perangkat daerah dan Forkopimda.
Dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemkot yang disampaikan Sekretaris Dewan, Zulkifli SH mengatakan, belanja APBD 2021 disetujui sebesar Rp. 609.302.360.536.
Sedangkan untuk jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp582.302.360.536. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang intens di beberapa bulan terakhir ini.
"Setelah persetujuan, selanjutnya Ranperda ini akan dikirimkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Jadi ini belum keputusan final. Keputusan finalnya nanti setelah adanya evaluasi dari gubernur," jelasnya.
Persetujuan penetapan APBD 2021 ini, disertai dengan berbagai saran dan masukan dari lima fraksi di DPRD, yang intinya berkaitan dengan pemulihan dan recovery ekonomi pasca COVID-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemkot.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan terima kasih kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD 2021 dengan intens.
”Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar bersama komisi-komisi DPRD yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD 2021 ini. Sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, evaluasi gubernur dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Fadly menegaskan, setelah adanya evaluasi dari gubernur, pihaknya berkomitmen akan merealisasikan anggaran ini secepatnya. Pemkot juga akan serius memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini.
"Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini dengan cepat dan maksimal. Insya Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga. Selain itu, kita juga akan mencari peluang-peluang lain, seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca COVID-19 maupun yang lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Mardiansyah mengatakan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap Pemkot. Dia juga meminta program-program pembangunan,salah satunya penyempurnaan Pasar Pusat yang pengerjaannya sudah ditenderkan diawal tahun.
Di samping itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan recovery ekonomi, pada tahun anggaran 2021 ini DPRD juga sudah sepakat untuk meniadakan pokir.
"Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Padang Panjang," ujarnya.
APBD 2021 disahkan, Pemkot segera realisasikan anggaran
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menerima Perda APBD 2021 dari pimpinan DPRD kota itu. (Antara/ist)
