Bupati Rusma : IPM Pesisir Selatan sejak 2021 masuk kategori tinggi

Painan (ANTARA) - Bupati Rusma Yul Anwar mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berada pada kategori tinggi sejak 2021.

Lompatan kategori itu seiring dengan semakin membaiknya kualitas kesehatan, pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai naiknya pengeluaran per kapita per tahun.

"Ketiganya adalah komponen pembentuk IPM. Semoga lompatan ini semakin mengokohkan langkah 'Negeri Sejuta Pesona' menuju target Indonesia Emas 2045," ujar bupati di Painan, Rabu (21/03).

Badan Pusat Statistik (BPS mencatat hingga 2020 IPM Pesisir Selatan 69,90 atau dengan kategori sedang, karena pola pembangunan yang belum terlalu berorientasi pada pelaku atau subjek pembangunan (masyarakat).

Kemudian pada 2020 terjadi lompatan pada 70,08, sekaligus menempatkan IPM daerah itu berada pada kategori tinggi dan pada 2023 tumbuh 72,24, seiring berubahnya orientasi pembangunan yang kini lebih pada pelaku.

Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 telah menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama pembangunan, namun tanpa mengabaikan infrastruktur.

Masyarakat Pesisir Selatan kini tidak hanya sebagai pelaku atau faktor produksi semata, tapi sekaligus sebagai objek pembangunan. Generasi penerus mesti berdaya saing kuat, sehingga berdaulat atas kekayaan alamnya.

Tanpa sumber daya manusia yang kuat, sulit bagi daerah untuk tumbuh lebih baik, bahkan dikhawatirkan putera-puteri terbaiknya akan menjadi pekerja di rumahnya sendiri, bukan menjadi tuan.

"Karena untuk lepas dari jerat kemiskinan harus berpendidikan dan fisik yang sehat. Semua negara dan daerah maju seperti itu," terang bupati.

Untuk mencapai derajat hidup yang sehat pemerintah kabupaten sejak 2021 terus memperluas cakupan kepemilikan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Hingga kini akhir tahun ini ditargetkan lebih dari 90 persen, dari yang hanya sekitar 74 persen pada 2020. Upaya itu sejalan dengan target pelayanan kesehatan semesta, sesuai komitmen internasional.

Pemerintah kabupaten menyadari syarat seseorang untuk mampu menerima dan menjalani proses pendidikan serta bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya harus sehat, bahkan mesti sejak dari dalam kandungan.

Kemudian menyediakan sekolah gratis bagi jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dengan demikian tidak ada alasan putera-puteri daerah yang tidak bersekolah gara-gara tidak ada biaya.

"Daerah mengalokasikan BOSDA cukup besar sejak tiga tahun silam. Intinya APBD itu mesti dinikmati masyarakat dan sebesar-besarnya demi kemajuan mereka dan daerah," tutur bupati.

UNDP mengusulkan pendekatan alternatif dalam memahami pembangunan. Mereka menggambarkan pembangunan dengan pertimbangan tiga aspek, umur panjang dan kesehatan yang baik, pengetahuan serta standar hidup yang layak.

Dengan begitu fokus kembali pada manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan hanya sebagai faktor produksi. Pendekatan ini secara tidak langsung menekankan

pentingnya distribusi kesejahteraan dalam kebijakan pembangunan.

Secara umum di Indonesia evaluasi kemajuan pembangunan manusia selalu mengikuti model dan teknik yang diperkenalkan UNDP. Dalam konteks ini, kemajuan pembangunan manusia di tingkat nasional diukur melalui indeks gabungan yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia.

IPM menjadi instrumen sangat berguna bagi pemerintah, akademisi dan industri swasta. Ia dianggap mampu memberi pandangan yang luas terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah dalam konteks yang relevan.

Di lingkup pemerintahan, IPM menjadi dasar untuk menentukan alokasi dana umum bagi daerah. Selain itu juga digunakan sebagai alat evaluasi terhadap pemerintah dalam menilai kinerja pembangunan dalam periode tertentu.

Dalam dunia akademis, para ekonom dan ilmuwan sosial menggunakan IPM untuk mendukung penelitian. IPM menjadi variabel model matematis di berbagai penelitian, baik sebagai dependen maupun independen.

Sektor swasta juga memanfaatkan IPM dalam pengambilan keputusan seperti kebijakan investasi. IPM dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia dalam

suatu ekonomi.

"Ya, baik sebagai faktor produksi maupun konsumen akhir," jelas Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto.