Pjs Bupati Pesisir Selatan jalin sinergi dengan sejumlah pejabat

id berita pesisir selatan,berita sumbar,pjs

Pjs Bupati Pesisir Selatan jalin sinergi dengan sejumlah pejabat

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Pesisir Selatan, Mardi saat bersilaturahmi. (antarasumbar/Istimewa)

Kegiatan ini tidak hanya sekadar bersilaturahmi namun juga untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Painan (ANTARA) - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Mardi menjalin sinergi dengan sejumlah pejabat di daerah setempat dengan mendatanginya secara langsung, Senin.

"Kegiatan ini tidak hanya sekadar bersilaturahmi namun juga untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Mardi di Painan, Senin.

Kegiatan dia awali dengan mendatangi gedung Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan menemui Kepala Kejaksaan, Donna Rumirus Sitorus.

Dalam kesempatan itu Mardi didampingi Kabag Kesbangpol, Hardi Darma Putra, Kabag Humas dan Protokoler, Rinaldi, dan pejabat lainnya.

Usai bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, ia melanjutkan kujungan ke kantor Kapolres dan bertemu AKBP Sri Wibowo.

Ia menyebut meski sebagai penjabat sementara ia ingin tugas yang diamanahkan berjalan dengan baik sehingga dukungan seluruh pejabat daerah sangat dibutuhkan.

Dia mengungkap, bahwa ia diamanahkan oleh Mendagri untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara bupati selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Selain menjalankan roda pemerintahan, salah satu tugas lainnya ialah menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur hingga bupati dan wakil bupati.

"Kami akan terus intens menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, karena saran dan masukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.

Ia mengatakan Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang melaksanakan Pilkada 2020. Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 memiliki tantangan yang tidak ringan.

Menurutnya salah satu tantangan pelaksanaan Pilkada 2020 ialah harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bila ada yang melanggar, maka ada sanksi yang akan diberikan.